Sikap Pangdam Jaya Dapat Dukungan, Ketua Komisi I DPR: Jika Dibiarkan Jadi Bibit Pemecah Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.TV – Langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam menegakkan aturan di Jakarta mendapat  simpati dan dukungan dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Menurutnya sikap Pangdam Jaya menghalau upaya-upaya pemecah persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan.  

"Saya sangat mendukung Pangdam Jaya dalam menegakkan Persatuan di Jakarta. Ketegasan memang dibutuhkan saat ini, jika dibiarkan akan menjadi bibit pemecah bangsa Indonesia," ujar Meutya Hafid melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Kapolda Metro Baru Fadil Imran Dukung Langkah Pangdam Jaya Soal Baliho Rizieq Shihab

Meutya menambahkan keberanian Pangdam Jaya patut diacungi jempol, karena langsung bertindak setelah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Hilang saat meninjau prajurit TNI AD, AL dan AU pada 15 November 2020 lalu.

"Kita dukung langkah TNI dalam mengamankan persatuan dan kesatuan Indonesia," ujarnya.

Meutya menegaskan Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun harus patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

Termasuk Rizieq Shihab dan organisasi yang dipimpinnya yang belakangan ini menjadi perhatian lantaran mengundang kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: [FULL] Pernyataan Lengkap Pangdam Jaya Kritik Rizieq Shihab

“Tidak ada yang boleh merasa melebihi hukum. Jika tidak mau menurut aturan Indonesia, silahkan bubar atau tinggalkan Indonesia," tegas Politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar pimpinan FPI Rizieq Shihab.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.

Baca Juga: Copoti Baliho Habib Rizieq di Petamburan, TNI Nyaris Bentrok dengan FPI

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Dudung pun memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.

"Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," ujarnya.