Otonomi Khusus Masih Dibutuhkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, sekaligus untuk mengurangi gap antara Papua dengan provinsi lain.

Dalam otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung mengawasi.

“Otsus merupakan kebijakan untuk sejahterakan Papua,” ujar Stevez R Mara, Ketua Pemuda Lira, Provinsi Papua, dalam Diskusi virtual bertajuk Otonomi Khusus dan Perjuangan Papua, Selasa (10/11/2020).

Jika pun ada kekurangan, juga penolakan, adalah hal yang wajar sebagai bagian kritik agar Otsus lebih baik. Hal itu semata perbedaan perspektif di mana pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.

Albert Ali Kabiay, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua menambahkan, Otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. Otsus lahir sebagai antitesis di mana ketika Orde Baru semua sentralistik.

Otsus penting bagi perkembanganan sumber daya manusia Papua, kesehatan, perkembangan ekonomi di Papua. Dengan kewenangan besar, seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk menyejahterakan daerah dan masyarakat. “Dana Otsus mesti digunakan secara baik untuk kepentingan masyarakat Papua,” ucapnya.

Ia menilai, pemuda Papua harus berpikir secara luas, tidak semata melihat satu sisi saja mengingat dampak positif otsus juga besar.

Dana besar dikucurkan sudah mencapai Rp127 triliun. Jika digunakan dengan bijak, dengan baik maka dana akan bermanfaat bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

“Jika digunakan dengan baik akan bermanfaat orang asli Papua, sebagai pemuda harus mendorong Otsus semakin positif,” ucapnya.

Ia mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana Otsus juga perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda.

Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia Papua masih cukup tertinggal meski dari tahun-tahun membaik.

“Karena itu, harus jadi atensi untuk bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir, apalagi ada tambahan lagi di DAU, berarti ini ada suatu perhatian dari pusat supaya ada pemerataan pembangunan di Papua. Sebagai pemuda asli Papua, semoga dana digunakan transparan, sehingga ada trust dari orang Papua kepada pemerintah provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura menjelaskan, Otsus merupakan tindakan afirmatif pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, dari berbagai sektor, Papua masih tertinggal dari provinsi lain.