Kapolda Papua Terbitkan Maklumat Dilarang Merencanakan Tindakan Makar

PAPUA, KOMPAS TV - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw memperingatkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) agar tidak merencanakan tindakan yang menjurus ke arah makar atau separatisme.

Demikian hal itu disampaikan oleh Paulus Waterpauw dalam maklumatnya yang dikeluarkan baru-baru ini dan memuat setidaknya lima perintah.

Seperti diketahui, terbitnya maklumat tersebut merespons rencana akan diadakannya gelaran RDPU oleh MRP yang akan membahas keberlangsungan Otonomi Khusus atau Otsus Papua.

Baca Juga: Ini Jenis Senjata Api yang Dijual Oknum Anggota Polisi ke KKB Papua

Mengacu pada UU Otsus tahun 2001 disebutkan, bahwa perpanjangan otonomi ditentukan oleh masyarakat Papua.

Tak hanya itu, maklumat bernomor Mak/1/Xl/2020 itu juga berbunyi terkait aturan-aturan untuk mengadakan kegiatan massa selama pandemi Covid-19.

Namun, dalam lima perintah tersebut, salah satu poin dalam maklumat berisi penegasan agar pertemuan yang digelar MRP tidak merencanakan tindakan-tindakan yang menganggu keamanan negara.

Baca Juga: KKB Mudah Dapatkan Senjata Api untuk Lawan TNI-Polri, Ternyata Beli Pakai Uang Program Dana Desa

"Dilarang merencanakan atau melakukan tindakan yang menjurus pada tindak keamanan Negara, makar atau separatisme," kata Paulus Waterpauw dalam keterangan resminya yang disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal pada Sabtu (14/11/2020).

"Ataupun tindakan lainnya yang dapat menimbulkan pidana umum atau atau perbuatan melawan hukum lainnya dan konflik sosial."

Selain itu, Waterpauw juga membatasi jumlah peserta yang hadir. Ia menegaskan agar pelaksanaan rapat tersebut tidak menghadirkan massa lebih dari 50 orang.

Baca Juga: Baku Tembak Dengan Kelompok Separatis, Satu Prajurit TNI Meninggal di Intan Jaya