Sri Mulyani Segera Pulihkan Ekonomi Dengan Rp 1.200 T

JAKARTA, KOMPASTV. Hitung-hitungan ongkos pemulihan ekonomi tahun 2020 masih dilakukan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisa total kas belanja pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat (pempus) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun di kuartal IV-2020. Uang negara itu, diharapkan dapat terserap dengan baik sehingga ekonomi 2020 bisa terjaga.

Menkeu menyampaikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai akhir September 2020 sudah terbelanjakan Rp 575,45 triliun dari total belanja Rp 1.080,71 triliun di 2020. Sisa anggaran tersebut baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya di daerah.

“Dengan dana sebesar itu kita harapkan di kuartal IV-2020 momentum pemulihan tetap bisa terjaga,” kata Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).

Sementara itu, untuk belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih tersisa Rp 770 triliun yang akan dibelanjakan di kuartal IV-2020.

“Kombinasi keduanya APBN dan APBD untuk kuartal IV-2020 bisa lebih dari Rp 1.200 triliun sendiri. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dana desa akan segera kita realisasikan sisanya untuk mendorong ekonomi di daerah, ” ujar Menkeu.

Baca Juga: Indonesia Kantongi Utang Dari Australia Rp 15 T

Kendati demikian, Menkeu Sri Mulyani bilang penyerapan belanja akan tergantung pada kecepatan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda. Belanja yang dialokasikan diharapkan tepat sasaran. Terutama untuk penanganan kesehatan dan mendorong daya beli masyarakat.

“Karena seperti di kuartal III-2020 kita lihat, ungkitan yang berasal dari belanja pemerintah sangat menentukan turn around dari perekonomian kita,” ujar Menkeu

Sebagai catatan, realisasi ekonomi di kuartal III-2020 sebesar negatif 3,49%, pulih dari kuartal II-2020 yang minus 5,32%. Adapun proyeksi, Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2020 berada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%. (Sumber: Kontan)