Indonesia Harus Jeli Antisipasi Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Menyikapi Pemenang Pilpres AS

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seluruh dunia menantikan hasil akhir dari persaingan dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Masing-masing kandidat antara petahana Donald Trump dan Joe Biden dikenal memiliki pandangan yang berbeda perihal kebijakan ekonomi, perdangan internasional, dan politik luar negerinya.

Saat ini electoral votes sedang berjalan, semua orang ingin mengetahui siapa di antara kedua kandidat yang nantinya akan menguntungkan Indonesia dari sisi politik luar negeri, khususnya menyangkut hubungan bilateral Indonesia-AS.

Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara Dinna Prapto Raharja kepada Kompas.tv, Kamis (5/11/2020), berpendapat siapapun pemenang pilpres AS, Indonesia harus jeli dalam menentukan arah politik luar negerinya. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan politik dari kedua kandidat.

Berbagai perubahan politik dan hubungan kerja sama internasional banyak terjadi sejak pemerintahan Donald Trump. Mundurnya AS dari forum-forum multilateral dan beralih ke pendekatan transaksional di level bilateral, menurut Dinna, telah mengubah ekspektasi kalangan bisnis dan elite politik di negara-negara yang diuntungkan.

"Contohnya kebijakan 'Peace Deal' Timur Tengah berarti bahwa upaya kembali ke model kerja sama dengan Palestina dan Iran seperti sebelum ada Trump, akan butuh waktu dan keberanian extra dari AS. Demikian pula pola menekan perdagangan dengan China, kelihatannya tidak akan mudah diubah. Karena sekali China dikasih kendor akan sulit lagi mengembalikan tekanannya," ujar Dinna.

Baca Juga: Dunia Gelisah Menanti Hasil Penghitungan Suara Pilpres AS

Bagi Indonesia, lanjut Dinna, jika Trump kembali menjadi Presiden AS, bisa diharapkan kebijakan serba transaksional dan tanpa pola multilateral akan makin dalam dan meluas di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia tidak lebih jeli menekan AS maka kita dapat sedikit saja," tambah Dinna.

Tidak hanya perubahan konstelasi politik luar negeri namun juga akan muncul perubahan politik di dalam negeri AS. Jika Biden yang menang, kata Dinna, maka dalam 1-2 tahun ke depan kemungkinan besar Biden akan sibuk di dalam negeri termasuk hubungan antar negara dengan sekutu AS.

"Urusan penanganan Covid-19, health insurance, dan violence. Sambil mendekatkan diri lagi kepada para sekutu AS. Jadi negosiasi ulang deal-deal itu akan terjadi dan kalau sekutu-sekutu AS bangkit dan diperkuat dukungan AS. Bisa jadi kawasan Asia Tenggara akan kembali rentan ketegangan dan konflik," tutur Dinna.

Perubahan arah politik luar negeri AS jika Biden menang tambah Dinna, harus cepat diantisipasi Indonesia.

"Saya melihat prinsip Free and Open Indo Pacific masih akan digaungkan Biden di Laut China Selatan. Sehingga kita harus antisipasi jika China melakukan tindakan agresif tertentu yang memancing balasan dari AS dan sekutu-sekutunya," tegas Dinna.

Baca Juga: Pilpres AS, Berikut Pengumuman Hingga Jadwal Pelantikan Presiden

Perolehan suara Pilpres AS 2020 saat ini masih dihitung oleh pejabat pemilihan di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran dalam persaingan antara Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan kandidat Partai Demokrat, Joe Biden.

Hingga Rabu (4/11/2020) malam waktu setempat, berdasarkan penghitungan, Biden memperoleh 264 electoral vote (suara elektoral), sedangkan capres petahana Donald Trump memperoleh 214 suara elektoral dalam Pilpres AS 2020.

Biden hanya butuh enam suara elektoral lagi untuk menjadi Presiden AS. Sampai saat ini, masih ada lima negara bagian yang masih belum rampung menghitung perolehan suara, salah satunya adalah negara bagian kunci Pennsylvania. (Andy Lala)