Peringatan dari Epidemiolog UGM Soal Potensi Peningkatan Transmisi Covid-19 Saat Pencoblosan Pilkada

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad, memperingatkan potensi peningkatan transmisi jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar saat pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan. Oleh karena itu, perlu adaptasi dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk manajemen pencoblosan.

Menurut Doni, manajemen pencoblosan bisa dilakukan dengan memperbanyak tempat pemungutan suara dan melatih petugas pemilihan serta mengatur waktu pencoblosan lebih ketat.

“Petugas harus mau dan bisa menolak pemilih yang melanggar protokol kesehatan,” ujar Doni dalam serial webinar Pilkada 2020 bertajuk Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih yang digelar Fisipol UGM, Selasa (3/11/2020).

Baca Juga: Rumput Gajah di Tangan UGM Telah Bermutasi

Ia mengungkapkan pengalaman sejumlah negara dalam penyelenggaraan pemilu legislatif maupun eksekutif di masa pandemi Covid-19. Sejumlah negara mampu mengendalikan pandemi seiring tidak adanya peningkatan transmisi yang signifikan pasca pemilihan dan ada pula yang sebaliknya.

Vietnam, menjadi contoh negara di Asia Tenggara, yang dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan laju transmisi sebelum pemilu 26 September 2020. Namun pasca periode kampanye dan pemilihan, justru terjadi peningkatan kasus secara signifikan.

“Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada, sementara selama ini pengendalian laju transmisi belum berhasil dilakukan,” ucapnya.

Baca Juga: Kolaborasi UGM dan WhatsApp Gandeng Perempuan di 4 Kota Jadi Penangkal Hoaks

Doni menggarisbawahi saat dilakukan di negara yang sudah efektif mengendalikan laju pandemi Covid-19, kegiatan pemilu justru menjadi pemicu peningkatan penularan yang jauh lebih besar.

Akademisi FKKMK UGM ini menyebutkan dua titik kritis dari penyelenggaraan Pilkada di Indonesia adalah kampanye tradisional yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan disiinformasi yang meningkatkan ketidakpercayaan publik.