KSPI Apresiasi Gubernur DKI, Jateng, dan DIY yang Berani Naikkan Upah Minimum Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sudah tepat.

Menurutnya, keputusan tersebut pantas diapresiasi karena mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Diketahui pada Surat Edaran (SE) Menaker yang dimaksud yakni, SE Menaker Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Dalam SE tersebut, gubernur diminta tak menaikkan upah minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun 2020.

Baca Juga: Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,4 Juta pada 2021

Karena itu, Said mengapresiasi keputusan yang diambil ketiga gubernur yang menaikkan UMP tersebut.

“Hari ini saya mengapresiasi langkah gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono yang telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP),” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (1/11/2020), dikutip dari Kompas.com.

“Hal ini benar, karena menggunakan PDB (produk domestik bruto) yaitu caranya menghitungnya year to year, September 2019 sampai September 2020, itu lah yang benar, naikkan upah minimum provinsi,” lanjut dia.

Said Iqbal berharap, seluruh gubernur menaikan UMP/UMK/UMSK 2021 dengan menggunakan dasar PDB ataupun pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi di masing-masing daerahnya.

Ia juga minta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang tidak menaikkan upah minimum provinsi.