Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Pengganti Presiden Jokowi Pilihan Survei - Opini Budiman Eps. 27

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilu Presiden masih empat tahun lagi. Pemerintahan Presiden Jokowi - Maruf Amin baru menjalani satu tahun pemerintahannya, namun manuver politik menuju 2024 mulai terasa.

Politisi PDIP Perjuangan, Darmadi Durianto seperti dikutip sejumlah portal berita mengingatkan Presiden Jokowi untuk mencopot menteri yang sudah bermanuver untuk kampanye pemilu presiden 2024.

Apakah semata mendesak reshuffle kabinet atau memang membunyikan alarm soal adanya menteri yang bersiap ke pemilu 2024.

Bangsa ini sejujuranya masih harus fokus menangani covid-19 yang belum jelas kapan berakhir. Covid 19 berdampak pada resesi ekonomi yang membuat ekonomi rakyat kian berat situasi itulah yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, manuver politik terbaca oleh kader PDIP.

“tidak tertutup kemungkinan ada manuver politik dari beberapa pembantu presiden,” ujar Anggota DPR dari PDIP Perjuangan Darmadi Durianto dari daerah pemilihan Jakarta III.

Masih ada waktu empat tahun lagi, tetapi sangat boleh jadi pada tahun 2022 peta menuju pertarungan 2024 sudah mulai nampak. Artinya, waktu bagi Presiden Jokowi untuk memenuhi janji kampanye sebenarnya tidak akan  penuh sampai empat tahun

Survei indikator politik pekan lalu merilis hasil survei nasional dengan melibatkan 12.000 orang pada 24-30 september 2024.

Hasil survei dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Burhan merilis tiga besar dengan jumlah suara tertinggi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 18.7 persen, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 16.8 persen dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan 14,4 persen.

Burhan mengatakan Ganjar selalu menduduki tingkat pertama dalam survei tiga tahun terakhir.

Dalam simulasi tertutup tentang pilihan capres terdapat 15 nama versi Indikator Politik.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (51)  18,7%

menteri pertahanan prabowo subianto   (69) 16,8%

gubernur jakarta anies baswedan (51) 14,4%

wakil ketua umum gerindra sandiaga salahuddin uno (51) 8,8%

gubernur jawa barat ridwan kamil (49) 7,6%

ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono (42) 4,2%

Nama yang dirilis Burhan tak jauh berbeda dengan nama yang dirilis Denny JA pada tahun 2019. Sebenarnya, masih terlalu lama untuk memperkirakan siapa yang akan memimpin Indonesia 2024

Namun, kemunculan empat gubernur di pulau Jawa bisa jadi akan jadi pola rekrutmen kepemimpinan nasional yang diawali oleh Jokowi.

Namun demikian, siapa yang akan muncul sangat tergantung pada beberapa faktor dan dinamika politik yang akan terjadi.

Ada beberapa faktor di sana. Pertama gugatan ambang batas pencalonan Presiden yang digugat di Mahkamah Konstitusi.

Apakah MK masih akan menganggap Presidential Threshold sebagai konstitusional dengan ambang batas 20 persen seperti pemilu 2019.

Kedua, jika Presidential Threshold dianggap konstitusional oleh MK. Problem berikutnya adalah bagaimana konsensus parpol untuk menentukan berapa ambang batas pencalonan presiden dan keserentakan pemilu.

Apakah masih sama dengan pemilu 2019 yang memakan banyak korban atau seperti apa.

Ketiga, dinamika demokrasi internal di parpol. Empat pimpinan parpol yang masuk dalam radar survei indikator juga sangat tergantung pada dinamika internal di dalam partai politik sendiri, kongres dan muktamar akan ikut menentukan.

Keempat, Gubernur di pulau Jawa bukanlah pimpinan teras partai politik. Bukan darah biru partai politik. ini tantangan tersendiri. Sementara masa jabatan sebagai Gubernur akan berakhir 2022 dan 2023. Ketiadaan panggung politik tentunya akan menjadi faktor untuk tetap bisa berada di radar popularitas.

Kelima, faktor tak terduga. Ini sering terjadi dalam politik, itulah yang membuat politik masa depan tidak mudah dibayangkan secara linier.

Keenam, Momentum. Dalam sejarah politik Indonesia kontemporer, Politik ditentukan  momentum.

Momentum kapan akan muncul, kapan akan deklarasi akan  menentukan. Terlalu cepat bisa dikuliti lawan politik, terlalu lambat bisa kehilangan momentum.

Seperti dikatakan Joko Widodo saat menjabat Gubernur Jakarta, ‘ora mikir copras-capres” ketika ditanya soal capres

Namun, ternyata Jokowi berhasil menjadi orang nomor satu.

Penulis : Theo Reza



BERITA LAINNYA


JALAN - JALAN

4 Wisata Seru di Lombok - JALAN-JALAN

Minggu, 29 November 2020 | 17:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:49
KORSEL PERKETAT ATURAN JARAK SOSIAL DI MASYARAKAT SETELAH ADA 500 KASUS KORONA SELAMA 3 HARI BERTURUT   WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 2.035 ORANG: 1.405 SEMBUH, 159 MENINGGAL DUNIA, 471 DALAM PERAWATAN   SATUAN TUGAS TNI-POLRI OPERASI TINOMBALA TERUS BURU TERDUGA PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   KOMISI III DPR MINTA DENSUS 88 BURU PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   PVMBG IMBAU WARGA KENAKAN MASKER PASCA-ERUPSI GUNUNG ILI LEWOTOLOK DI LEMBATA, NTT   KPU GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN 3.991 LEMBAR SURAT SUARA PILKADA 2020   SEBANYAK 125 TENAGA KESEHATAN RSUD TARAKAN, KALTARA, POSITIF TERINFEKSI KORONA   PENUTUPAN RSUD TARAKAN, KALTARA, DIPERPANJANG LANTARAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN POSITIF KORONA TERUS BERTAMBAH   DINKES PROVINSI RIAU: 95% TENAGA KESEHATAN YANG TERINFEKSI KORONA DI RIAU SUDAH SEMBUH   HINGGA 28 NOVEMBER 2020, PT JASA MARGA MENCATATKAN KONTRAK PENGELOLAAN 37 RUAS TOL DENGAN TOTAL PANJANG 1.619 KM   HINGGA 30 SEPTEMBER 2020, KFC INDONESIA MERUGI RP 283,2 MILIAR AKIBAT PENJUALAN TURUN DI TENGAH PANDEMI   PENYIDIK POLDA JABAR BERENCANA PANGGIL RIZIEQ SHIHAB DAN PEJABAT PEMKOT BOGOR PEKAN DEPAN   DITRESKRIMUM POLDA JABAR TELAH MENAIKKAN STATUS KERUMUNAN RIZIEQ SHIHAB DI MEGAMENDUNG, BOGOR MENJADI PENYIDIKAN   KELUARKAN PERPRES NO 12 TAHUN 2020, PRESIDEN JOKOWI BUBARKAN 10 LEMBAGA NEGARA NON-KEMENTERIAN