Kompas TV nasional politik

UMP 2021 Tidak Naik, KSPI Ancam Mogok Kerja

Jumat, 30 Oktober 2020 | 18:06 WIB
ump-2021-tidak-naik-kspi-ancam-mogok-kerja
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

KSPI bahkan mengancam, jika upah minimum provinsi (UMP) tidak mengalami kenaikan, maka akan menggalang mogok kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegas Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Jumat (30/10/2020).

KSPI memastikan, mogok kerja ini akan dilakukan tanpa kekerasan dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan. "Keputusan mogok kerja nasional akan dipertimbangkan secara matang dan tidak sembrono oleh pimpinan nasional serikat pekerja,” tegas Said Iqbal.

Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Selesai, Mahasiswa dan Buruh Balik Kanan Tanpa Kericuhan

Menurut Said, mogok kerja nasional akan berlangsung lebih dahsyat dari pada aksi demonstrasi buruh terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:55
KORSEL PERKETAT ATURAN JARAK SOSIAL DI MASYARAKAT SETELAH ADA 500 KASUS KORONA SELAMA 3 HARI BERTURUT   WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 2.035 ORANG: 1.405 SEMBUH, 159 MENINGGAL DUNIA, 471 DALAM PERAWATAN   SATUAN TUGAS TNI-POLRI OPERASI TINOMBALA TERUS BURU TERDUGA PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   KOMISI III DPR MINTA DENSUS 88 BURU PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   PVMBG IMBAU WARGA KENAKAN MASKER PASCA-ERUPSI GUNUNG ILI LEWOTOLOK DI LEMBATA, NTT   KPU GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN 3.991 LEMBAR SURAT SUARA PILKADA 2020   SEBANYAK 125 TENAGA KESEHATAN RSUD TARAKAN, KALTARA, POSITIF TERINFEKSI KORONA   PENUTUPAN RSUD TARAKAN, KALTARA, DIPERPANJANG LANTARAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN POSITIF KORONA TERUS BERTAMBAH   DINKES PROVINSI RIAU: 95% TENAGA KESEHATAN YANG TERINFEKSI KORONA DI RIAU SUDAH SEMBUH   HINGGA 28 NOVEMBER 2020, PT JASA MARGA MENCATATKAN KONTRAK PENGELOLAAN 37 RUAS TOL DENGAN TOTAL PANJANG 1.619 KM   HINGGA 30 SEPTEMBER 2020, KFC INDONESIA MERUGI RP 283,2 MILIAR AKIBAT PENJUALAN TURUN DI TENGAH PANDEMI   PENYIDIK POLDA JABAR BERENCANA PANGGIL RIZIEQ SHIHAB DAN PEJABAT PEMKOT BOGOR PEKAN DEPAN   DITRESKRIMUM POLDA JABAR TELAH MENAIKKAN STATUS KERUMUNAN RIZIEQ SHIHAB DI MEGAMENDUNG, BOGOR MENJADI PENYIDIKAN   KELUARKAN PERPRES NO 12 TAHUN 2020, PRESIDEN JOKOWI BUBARKAN 10 LEMBAGA NEGARA NON-KEMENTERIAN