Kompas TV nasional politik

Alasan Menaker Ida Fauziyah Tidak Naikkan UMP 2021

Jumat, 30 Oktober 2020 | 16:39 WIB
alasan-menaker-ida-fauziyah-tidak-naikkan-ump-2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah (Sumber: Humas Kemnaker)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 11/HK04/X/2020 menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun 2021 mendatang.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020.

"Kami minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," ujar Ida, Jumat (30/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Adapun latar belakang ketiadaan kenaikan upah minimum tersebut adalah adanya pandemi Covid-19.

"Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena dilatarbelakangin dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," jelas Ida.

Selain itu, menurut Ida, UMP 2021 didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Namun PP Nomor 78 tahun 2015 yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tidak didesain untuk kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

1
2
3
4
5



BERITA LAINNYA


JALAN - JALAN

4 Wisata Seru di Lombok - JALAN-JALAN

Minggu, 29 November 2020 | 17:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:41
KORSEL PERKETAT ATURAN JARAK SOSIAL DI MASYARAKAT SETELAH ADA 500 KASUS KORONA SELAMA 3 HARI BERTURUT   WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 2.035 ORANG: 1.405 SEMBUH, 159 MENINGGAL DUNIA, 471 DALAM PERAWATAN   SATUAN TUGAS TNI-POLRI OPERASI TINOMBALA TERUS BURU TERDUGA PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   KOMISI III DPR MINTA DENSUS 88 BURU PELAKU TEROR DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH   PVMBG IMBAU WARGA KENAKAN MASKER PASCA-ERUPSI GUNUNG ILI LEWOTOLOK DI LEMBATA, NTT   KPU GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN 3.991 LEMBAR SURAT SUARA PILKADA 2020   SEBANYAK 125 TENAGA KESEHATAN RSUD TARAKAN, KALTARA, POSITIF TERINFEKSI KORONA   PENUTUPAN RSUD TARAKAN, KALTARA, DIPERPANJANG LANTARAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN POSITIF KORONA TERUS BERTAMBAH   DINKES PROVINSI RIAU: 95% TENAGA KESEHATAN YANG TERINFEKSI KORONA DI RIAU SUDAH SEMBUH   HINGGA 28 NOVEMBER 2020, PT JASA MARGA MENCATATKAN KONTRAK PENGELOLAAN 37 RUAS TOL DENGAN TOTAL PANJANG 1.619 KM   HINGGA 30 SEPTEMBER 2020, KFC INDONESIA MERUGI RP 283,2 MILIAR AKIBAT PENJUALAN TURUN DI TENGAH PANDEMI   PENYIDIK POLDA JABAR BERENCANA PANGGIL RIZIEQ SHIHAB DAN PEJABAT PEMKOT BOGOR PEKAN DEPAN   DITRESKRIMUM POLDA JABAR TELAH MENAIKKAN STATUS KERUMUNAN RIZIEQ SHIHAB DI MEGAMENDUNG, BOGOR MENJADI PENYIDIKAN   KELUARKAN PERPRES NO 12 TAHUN 2020, PRESIDEN JOKOWI BUBARKAN 10 LEMBAGA NEGARA NON-KEMENTERIAN