Saat Menhan Prabowo Berbicara Perang Pangan di Fakultas Kehutanan UGM

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Menhan Prabowo bercerita sejarah mencatat strategi pangan kerap dipakai untuk menguasai pertahanan musuh. Ketergantungan pangan membuat suatu bangsa sulit lepas dari cengkeraman musuh.

“Pangan atau logistik memang tidak serta-merta bisa memenangkan pertempuran, tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapat dimenangkan,” ujarnya saat menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Senat Terbuka Fakultas Kehutanan UGM dalam rangka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (23/10/2020).

Menhan Prabowo tidak menampik saat ini tidak sedang dalam suasana perang. Namun, para ahli memprediksi perang masa depan adalah perang pangan.

Baca Juga: Anggaran Belanja Buat Menhan Prabowo di RAPBN 2021 Naik Jadi 136,99 triliun

Ia menilai kondisi ini seperti memutar jarum sejarah. Kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia bermula dari mencari komoditas pangan berupa rempah-rempah.

Menurut Menhan Prabowo, kekhawatiran itu semakin beralasan jika mencermati perkembangan dan dinamika lingkungan strategis global, regional dan nasional. Misal, jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara lahan pertanian malah menyusut karena masifnya alih fungsi lahan.

Ia menuturkan ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan (food resilience), terutama kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi tekad bersama untuk mewujudkannya. Salah satu sumber daya alam yang penting terkait dengan kedaulatan pangan adalah berasal dari sumber daya hutan.

Baca Juga: Sri Mulyani Bela Menhan Prabowo Subianto Soal Belanja Alutsista

“Hutan-hutan tropis di Indonesia yang masih tersisa perlu dipertahankan dan dilestarikan dan lahan hutan yang rusak, kritis dan yang belum dioptimalkan perlu dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif, khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan nasional,” ucapnya.

Ia berpendapat kehutanan Indonesia harus mampu menciptakan peluang-peluang dan terobosan-terobosan bisnis. Tidak hanya itu, kehutanan juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, baik untuk rimbawan maupun masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Indonesia memiliki potensi 12,7 juta hektare program perhutanan sosial dalam kawasan hutan yang dapat dikembangkan menjadi areal kedaulatan pangan dan produksi material hutan kayu yang baik. Sampai saat ini sekitar 4,2 juta hektar telah diberikan izin perhutanan sosial kepada kelompok tani baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Baca Juga: Diminta Jokowi, Menhan Prabowo Langsung ke PT Pindad Jajal Maung

Menhan Prabowo mengungkapkan sekitar dua juta hektare dapat digunakan untuk areal tanaman pangan dari dalam kawasan hutan. Jumlah keluarga tani yang dapat terlibat dalam program perhutanan sosial diperkirakan mencapai satu juta KK.

“Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah yang berpihak pada program tersebut, salah satunya dengan memberikan alokasi kredit kepada sektor kehutanan,” kata Menhan Prabowo.