KontraS Soroti Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Minim Ruang Kritik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah catatan disampaikan Kontrasbtermasuk tindakan represif aparat keamanan dalam menghadapi gelombang unjuk rasa masyarakat sipil.

Kontras memandang masyarakat sipil tidak memiliki banyak ruang untuk berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah.

Sementara itu, Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Responden ditanya secara umum puas atau tidak dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Hasilnya, 46,3 persen menyatakan tidak puas dan hanya 39,7 persen menyatakan puas.

Sisanya 5,5 persen menyatakan sangat puas, 6,2 persen menyatakan sangat tidak puas, dan 2,3 persen tidak tahu.

Suervei litbang dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%.

Unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh buruh petani dan mahasiswa di Karawang, Jawa Barat, berujung ricuh.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Undang-undang Cipta Kerja.

Kericuhan terjadi saat masa mencoba masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Karawang tetapi dihalau oleh petugas kepolisian.

Aksi saling dorong antara polisi dan massa pun tak terhidarkan hingga membuat pintu Kantor DPRD Kabupaten Karawang roboh.

Sebelumnya massa melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Aljihad hingga ke Kantor DPRD Karawang.

Dalam aksinya, masa menyuarakan agar pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.