Komisi III DPR Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Baik dalam Berantas Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.TV – Setahun pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI mendapat penilaian dari Komisi III DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, kinerja kepolisian pada pemerintahan Jokowi Ma`ruf cukup baik di tahun pertama ini.

Baca Juga: Menkumham: Pengguna Narkoba Direhab Saja, Lapas Penuh

Terutama, dalam hal pemberantasan praktik penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Sahroni menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian banyak mengungkap kasus peredaran narkoba, baik yang dilakukan sindikat dalam negeri maupun internasional.

Capaian itu cukup positif bila melihat saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu ditangkapnya TSD alias Narji, kurir sabu dari jaringan internasional Malaysia-Medan-Pekanbaru-Jakarta-Surabaya-Banjarmasin pada 11 September lalu. 

Seperti dikutip dari Tribunnews, dari tangan Narji, petugas berhasil menyita sabu seberat 40 kilogram yang disimpan di dua tempat terpisah yaitu Hotel Cordela dan Hotel Swissbell, Medan, Sumatera Utara. 

Sebelumnya pada awal Juni 2020, Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah elit di wilayah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. 

Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan narkoba jenis sabu lebih dari 400 kilogram. 
“Modus mereka dengan melakukan transaksi ship to ship. Lalu diturunkan ke kapal nelayan melalui Pelabuhan Ratu di Sukabumi,” kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada 6 Juni 2020.

Baca Juga: Narkoba yang Digerebek di Gudang di Tangerang Banten Itu Jenisnya Sabu

Selain pemberantasan narkoba, dalam hal menjaga situasi keamanan di dalam negeri, lanjut Sahroni, kinerja kepolisian juga cukup baik. 

“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam,” katanya. 

“Namun di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” imbuh Sahroni. 

Namun demikian, Sahroni tak menampik bila ada sejumlah aturan terkait hukum dan hak asasi manusia yang menuai kontroversi dan kritikan publik. 

Dinamika itu adalah sesuatu yang cukup wajar di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. 

Sebab, dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai.