Tunjangan Transportasi Pejabat KPK Rp29 Juta per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Selama ini para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak memiliki mobil dinas. Sebagai gantinya, terdapat tunjangan transportasi yang cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020, tunjangan transportasi untuk Ketua Dewan Pengawas dan Ketua KPK sebesar Rp29.546.000.

Sementara Wakil Ketua KPK dan anggota Dewan Pengawas memperoleh tunjangan transportasi senilai Rp27.330.000.

"Khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji," kata Sekjen KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2020) kemarin, dikutip dari Kompas.com.

Namun jika para pejabat KPK memperoleh kendaraan dinas, kata Cahya, maka tunjangan transportasi tersebut dihapuskan.

"Jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda," kata Cahya.

Baca Juga: KPK Akui Tak Libatkan Dewas dalam Pengadaan Mobil Dinas Baru

Di tempat sama, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selama ini para pejabat KPK masih menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum saat pergi dan pulang kerja.

Sementara kendaraan operasional yang ada, hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan setelah para pejabat KPK tiba di kantor.

"Ketika melakukan dinas, apakah kemudian ada undangan dan seterusnya, itu menggunakan kendaraan operasional yang ada di KPK, jadi tidak ada kendaraan dinas jabatan," kata Ali.

KPK Akan Kaji Ulang Pengadaan Kendaraan Dinas

Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan, KPK akan meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas untuk para pejabatnya. Peninjauan ulang ini setelah banyak kritik dari sejumlah pihak.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut," kata Cahya

Menurut Cahya, kini KPK sedang melakukan review untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: DPR: Kalau KPK Tak Mau Mobil Dinas Baru Kembalikan Saja, Tidak Usah Bikin Geger

Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, review tersebut dilakukan untuk menentukan penempatan anggaran yang sebelumnya untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut.

"Saat ini kami memutuskan untuk meninjau ulang di anggaran 2021. Berikutnya tentu nanti akan dikemanakan anggarannya itu, makanya kami sampaikan akan di-review ulang tentang penggunaan anggaran itu," ujar Ali.