Kompas TV nasional berita kompas tv

Ini Alasan Dewas KPK Menolak Diberi Mobil Dinas

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengawas KPK menolak usulan pemberian mobil dinas untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK

Pengadaan mobil dinas baru akan masuk anggaran KPK tahun 2021.

Pemberian mobil dinas dianggarkan untuk para Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Penolakan terhadap pengadaan mobil dinas KPK dilontarkan dewan pengawas dengan sejumlah alasan.

Mulai tidak dilibatkan dalam pembahasan anggarannya hingga kewajiban memberi contoh bagi aparatur negara lainnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan apabila KPK menolak pemberian mobil dinas.

DPR hanya bertugas menyetujui dan mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah.

KPK dinilai memiliki hak yang sama dengan unsur pemerintahan lainnya untuk mendapatkan fasilitas transportasi.

ICW menilai pengadaan mobil dinas baru bisa mempengaruhi citra KPK di mata publik.

Besarnya anggaran pengadaan mobil dinas menandakan pejabat KPK tidak peka pada kondisi masyarakat yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

ICW meminta dewan pengawas KPK segera memanggil para pimpinan untuk mengklarifikasi hal itu.

Dalam rencana anggaran 2021, Ketua KPK akan mendapat mobil dinas yang dianggarkan Rp 1,45 miliar berkapasitas mesin 3.500 CC.

Sedangkan Wakil Ketua KPK mendapat anggaran mobil dinas masing-masing senilai Rp 1 miliar dengan kapasitas mesin yang sama.

Selain pimpinan KPK, lima anggota Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan anggaran mobil dinas total senilai lebih dari Rp 3,5 miliar atau masing-masing anggota dewas mendapat jatah Rp 702 juta dengan kapasitas mesin 3.500 CC.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Demo Penolakan Omnibus Law

Senin, 26 Oktober 2020 | 11:04 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:13
PEBALAP MERCEDES LEWIS HAMILTON JUARAI FORMULA 1 GRAND PRIX PORTUGAL DI SIRKUIT PORTIMO   CAPRES AS DARI PARTAI DEMOKRAT, JOE BIDEN, TIDAK INGIN MENGGELAR KAMPANYE AKBAR YANG MEMICU KERUMUNAN   RAJA MALAYSIA SULTAN ABDULLAH AHMAD SHAH TEGASKAN PENETAPAN DARURAT NASIONAL TIDAK DIPERLUKAN   KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH ARAB SAUDI TERBITKAN LEBIH DARI 650.000 IZIN UMRAH ELEKTRONIK SELAMA PANDEMI KORONA   POLDA KALIMANTAN TENGAH RENOVASI RUMAH ADAT UNTUK LESTARIKAN BUDAYA DAYAK   KADIV HUMAS POLRI MENGATAKAN DARI 113 ANGGOTA POLRI YANG DIPECAT, 80 PERSEN TERLIBAT KASUS NARKOTIKA   KADIV HUMAS POLRI PECAT 113 ANGGOTA POLRI SEPANJANG JANUARI-OKTOBER 2020   DARI PENANGKAPAN 9 PENGEDAR NARKOTIKA, POLRES SUKABUMI KOTA SITA 117,4 GRAM SABU, 37 PIL EKSTASI, & 2.784 OBAT DAFTAR G   POLRES SUKABUMI KOTA TANGKAP 9 PENGEDAR SABU, EKSTASI, DAN OBAT DAFTAR G   KAHUMAS PT KAI DAOP 1 JAKARTA SEBUT LONJAKAN PESANAN TIKET KERETA JARAK JAUH KEBERANGKATAN 27-28 OKTOBER MENINGKAT   BAPPENAS MENCATAT 5,23 JUTA LAPANGAN KERJA HILANG AKIBAT PANDEMI COVID-19   MENHAN PRABOWO SUBIANTO DAN MENHAN TURKI HULUSI AKAR BAHAS KERJA SAMA PERTAHANAN   BELUM PENUHI TARGET, BAWASLU GUNUNG KIDUL PERPANJANG MASA PENDAFTARAN BAGI CALON PENGAWAS TPS PILKADA 2020   PSBB DKI JAKARTA DIPERPANJANG HINGGA 8 NOVEMBER 2020, PENERAPAN SISTEM GANJIL-GENAP DITIADAKAN