Kompas TV kolom budiman tanuredjo

UU Cipta Kerja, Ujian untuk MK di Era Jokowi - Opini Budiman Eps.25

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 09:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Protes publik atas UU Kontroversial Omnibus Law bisa dipastikan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.

Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR akur menyebutkan kelompok yang tidak puas silakan bawa ke MK.

Saat revisi UU KPK ditolak  publik, Pemerintah dan DPR pun menganjurkan agar ketidakpuasan publik dibawa ke mahkamah konstitusi.

Argumen itu bisa saja dimaknai sebagai kanalisasi demokrasi.

MK berwenang menguji materi UU terhadap konstitusi, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan senegketa pemilu dan menguji putusan DPR atas impeacment terhadap Presiden.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja tampaknya akan menjadi ujian independensi bagi MK.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah mimpi besar Presiden Jokowi untuk mengairkan investasi karena berbelitnya birokrasi perizinan.

Namun, dalam praktik legislasi boleh jadi RUU Omnibus Law kedodoran. Draf yang beredar pun banyak versi  sehingga memicu kecurigaaan dan protes pun muncul di sejumlah tempat.

Bagi kelompok kritis, gugatan ke MK akan dipandang sia-sia karena MK diangggap telah “dikondisikan” oleh DPR dan Pemerintah.

Terlepas dari realitas dan kecurigaan itu, MK adalah jalan konstitusional yang tersedia.

Dalam sejarahnya, MK pernah membatalkan seluruh isi UU 27/2004 tentang UU komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ketua MK Jimly Asshidiqie dalam sidang 24 oktober 2006 membatalkan secara keseluruhan UU KKR. UU KKR yang dibuat di era Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyelesaikan pelanggaran ham masa lalu dibatalkan MK.

MK juga pernah membatalkan Perpu UU MK yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono dan sudah disetujui DPR.

MK di era ketua MK Mahfud MD pernah begitu progresif merespon dinamika di masyarakat soal kasus cicak buaya. MK memerintahkan KPK menyerahkan rekaman hasil sadapan dan memutarnya di MK sehingga terbongkarlah praktik mafia.

Perdebatan di MK bisa saja mempersoalkan uji formil menyangkut proses RUU Omnisbus Law Cipta Kerja.

Meski dalam sejarahnya, MK sangat jarang memutuskan soal uji formil. Tapi apapun sebagai konstribusi dalam perkembangan hukum koinstitusi uji formil terhadap UU Omnisbus Law Cipta Kerja tetap perlu dilakukan yang harus disiapkan justru delik dan konstruksi hukum.

Perdebatan kedua menyangkut soal uji materi. Uji materi terhadap sebuah pasal harus dikonstruksikan dengan pasal acuannya di konstitus. Misalnya pasal soal pengurangan pesangon bertentangan dengan bagian mana di konstitusi jadi dalil konstitusionalistas itu jadi sangat penting.

Penulis : Theo Reza





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:41
PEBALAP PRAMAC DUCATI, JOHANN ZARCO, RAIH “POLE POSITION” DI MOTOGP SACHSENRING, JERMAN   TIMNAS JERMAN MENANG 4-2 SAAT KONTRA PORTUGAL DI LAGA LANJUTAN GRUP F PIALA EROPA 2020 DI STADION ALLIANZ ARENA   TIMNAS PERANCIS DIIMBANGI HONGARIA 1-1 DI LAGA KEDUA GRUP F PIALA EROPA 2020 DI STADION PUSKAS ARENA   TIGA HARI BEROPERASI, 1.122 PASIEN COVID-19 TELAH JALANI ISOLASI DI TOWER 8 WISMA ATLET PADEMANGAN   LIMA TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS SOBANG, PANDEGLANG, BANTEN, TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   GUBERNUR RIDWAN KAMIL: PEMPROV JABAR SIAPKAN 2.400 TEMPAT TIDUR TAMBAHAN DI RUMAH SAKIT UNTUK PASIEN COVID-19   ANGGOTA KOMISI IX DPR KURNIASIH MUFIDAYANTI MINTA PEMPROV DKI TERAPKAN MIKRO “LOCKDOWN” DI WILAYAH ZONA MERAH   POLDA LAMPUNG TANGKAP 140 ORANG TERKAIT DUGAAN TINDAKAN PREMANISME DAN PUNGUTAN LIAR   POLDA SUMSEL DAN BEA CUKAI PALEMBANG GAGALKAN PENYELUNDUPAN EKSPOR BENUR ILEGAL KE MALAYSIA   JELANG HUT KE-75 BHAYANGKARA, POLRES PANDEGLANG GELAR KEGIATAN DONOR DARAH   JELANG HUT KE-75 BHAYANGKARA, POLDA BANTEN AKAN BAGIKAN PAKET SEMBILAN BAHAN POKOK KEPADA MASYARAKAT   POLRI: HINGGA SAAT INI PELAKSANAAN KOMPETISI LIGA 1 DAN 2 MASIH “ON SCHEDULE”   TINJAU WILAYAH BANGKALAN BERSAMA PANGLIMA TNI, KAPOLRI PAPARKAN LANGKAH SELAMATKAN WARGA DARI RISIKO COVID-19   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 5.015 ORANG, 4.214 SEMBUH, 208 MENINGGAL DUNIA, DAN 593 DIRAWAT