Tolak Dekrit Darurat, Demonstran Kembali Ke Jalan, Desak Reformasi Politik Thailand

BANGKOK, KOMPAS.TV – Ribuan demonstran menolak dekrit darurat dan mendesak pemerintah Thailand segera melakukan reformasi politik, Jumat (16/10). 

Baca Juga: Thailand Umumkan Dekrit Darurat Menyusul Unjuk Rasa di Bangkok

Polisi telah mendirikan pagar kawat berduri dan penghalang jalan agar para demonstran tidak kembali ke lokasi yang mereka kuasai Kamis malam. Namun, rupanya para pemimpin demonstran segera mengganti rencana dan mengalihkan para demonstran ke arah lokasi baru.

Di bawah guyuran hujan deras, para demonstran tetap bertahan dan mengambil alih jalan raya untuk mendengarkan pidato dan menyerukan Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha, agar mundur dari jabatannya. Mereka juga menyerukan agar pemerintah segera menggelar pemilihan umum, undang-undang yang baru dan reformasi kerajaan.   

Baca Juga: Perdana Menteri Thailand Tolak Mundur Meski Ditekan Lewat Unjuk Rasa

Seruan para demonstran untuk mereformasi kerajaan telah meningkatkan tensi politik di Thailand dan menyebabkan kemarahan kaum konservatif yang menganggap segala diskusi tentang kerajaan sebagai pengkhianatan.

Sejak lama, keluarga kerajaan Thailand telah dianggap sebagai pilar identitas Thailand yang suci dan tak tersentuh. Raja Maha Vajiralongkorn dan sejumlah anggota kunci keluarga kerajaan dilindungi hukum lese majeste, yakni pasal yang melindungi anggota keluarga kerajaan dari hinaan atau ancaman. Pasal ini kerap digunakan untuk membungkam para pengkritik yang dianggap telah menghina kerajaan dengan ancaman hingga 15 tahun penjara.

Baca Juga: Unjuk Rasa di Thailand, Inginkan Reformasi Politik dan Peran Monarki