Mobil Dinas Mewah, ICW Sebut KPK Tunjukkan Keserakahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dengan penganggaran pembelian mobil dinas mewah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keserakahan.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, keserakahan KPK ini merupakan yang kedua kalinya ditunjukkan.

"Yang pertama, ketika pimpinan KPK tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan, yang sedari awal Rp100 juta naik diduga sampai Rp300 juta," kata Kurnia dalam pernyataan virtual kepada jurnalis Kompas TV Thifal Solesa, Jumat (16/10/2020).

Kata Kurnia, dengan kedua keserakahan ini ditunjukkan KPK di masa yang sama, yakni saat pandemi Covid-19. Padahal di masa pandemi Covid-19 ini perekonomian rakyat sedang luluh lantak.

Namun keserakahan ini tidak mengejutkan ICW. Karena hal ini sudah terlihat dari pelinggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat menggunakan transportasi mewah berupa helikopter.

"Jadi ini tidak lagi mengagetkan publik sebenarnya," ucap Kurnia.

Baca Juga: Mobil Dinas Mewah, Citra KPK Akan Menurun Drastis

KPK Tidak Peka dengan Rakyat

ICW mengecam pengganggaran pembelian mobil dinas mewah untuk para pejabat KPK. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa ICW mengecam pengadaan tersebut.

Pertama, dengan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp1 miliar tersebut, ICW menganggap KPK tidak peka dengan kondisi perekenomian rakyat yang luluh lantak akibat pandemi Covid-19.

Kedua, KPK kerap kali menyuarakan nilai-nilai integritas yang salah satunya terkait dengan menjunjung tinggi pola hidup sederhana.

"Bagaimana mungkin pembelian mobil mewah seharga Rp1 miliar dapat dikatakan atau masuk pada kategori pola hidup sederhana," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam pernyataan visualnya kepada jurnalis Kompas TV Thifal Solesa, Jumat (16/10/2020).

Ketiga, ketika ada penambahan anggaran penambahan fasilitas tertentu harus diikuti performa kinerja yang maksimal. ICW mempertanyakan performa kinerja KPK saat ini.

"Kalau kita lihat hari ini praktis tidak ada prestasi yang bisa disampaikan atau bisa diperlihatkan oleh pimpinan KPK terutama di bagian penindakan," ucap Kurnia.

Baca Juga: Arief Muhammad: Soal Baliho Itu Bukan Prank Tunggu Tanggal 20 Oktober

Sehingga, lanjut Kurnia, tidak logis jika kinerja yang menurun drastis malah diusulkan atau ditambahkan fasilitas mewah berupa mobil seharga satu miliar.

"Kepada jajaran struktural KPK lainnya yang juga mendapatkan fasilitas mobil, tentu harus ada penolakan dari internal KPK terkait dengan ide tersebut," ujarnya.