Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Bank Dunia Beri Dukungan Pada UU Cipta Kerja

Jumat, 16 Oktober 2020 | 15:58 WIB
bank-dunia-beri-dukungan-pada-uu-cipta-kerja
Ilustrasi Omnibus Law (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPASTV. Hari ini, Bank Dunia (World Bank) memberikan dukungan pada pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atas penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Berikut adalah dukungan resmi Bank Dunia:

“Undang-undang tentang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang negara ini menjadi masyarakat yang sejahtera. UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia. Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, hal ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan. Implementasi dari Undang-undang secara konsisten akan sangat penting, dan akan memerlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,”.

Secara umum, dukungan lembaga donor di dunia ini menyatakan lapangan usaha yang luas akan membantu Indonesia memerangi kemiskinan. Meskipun, tidak disertai lapangan pekerjaan seperti apa, dan berapa besar dampaknya pada angka kemiskinan.

Lebih Genting Perangi Korupsi

Memandang UU Ciptaker yang bergulung jadi polemik, ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, A Prasetyantoko menjelaskan bahwa kecepatan birokasi merespons perubahan situasi, bisa menjadi kunci untuk keluar dari dilema rumit ini.

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi fokus perdebatan, yaitu soal proses penyusunan dan substansinya.

Editor : Dyah Megasari

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:08
KPK AJUKAN BANDING ATAS VONIS BUPATI NONAKTIF SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   PERIKSA CHAIRUMAN HARAHAP, KPK DALAMI SOAL PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN PROYEK KTP ELEKTRONIK   KPK PERIKSA MANTAN KETUA KOMISI II DPR CHAIRUMAN HARAHAP SEBAGAI SAKSI KASUS KTP ELEKTRONIK   KEPALA SEKRETARIAT KSP AKAN MELAPOR KE KPK SOAL PRESIDEN JOKOWI YANG MENDAPAT SEPEDA LIPAT   KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKUBUWONO X PERSILAKAN ASN UNTUK KE LUAR DAERAH SAAT LIBUR PANJANG   POLRI MENGATAKAN SENJATA YANG DIDUGA DIPERJUALBELIKAN OKNUM BRIMOB BUKAN SENJATA ORGANIK ATAU DINAS   SEKRETARIS UMUM PP MUHAMMADIYAH: MAULID NABI SEBAIKNYA TIDAK ADA SEREMONIAL YANG HADIRKAN BANYAK ORANG   KUASA HUKUM BAHAR BIN SMITH SEBUT KLIENNYA BERENCANA AJUKAN PRAPERADILAN ATAS STATUS TERSANGKA BARU   POLDA JABAR TETAPKAN BAHAR BIN SMITH SEBAGAI TERSANGKA KASUS PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: KEMATIAN AKIBAT VIRUS KORONA NAIK 19 PERSEN DI PEKAN KETIGA OKTOBER 2020   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 MEMPREDIKSI LIBUR PANJANG AKAN BERDAMPAK PADA KENAIKAN KASUS POSITIF COVID-19   PEMKOT BEKASI, JABAR, KEMBALI IZINKAN BIOSKOP BEROPERASI DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PEKAN INI