Otsus Papua Tuai Polemik, Pemda Didesak Evaluasi Menyeluruh Sejak Awal Implementasi

KOMPAS.TV - Kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua kembali menuai polemik. Pasalnya, implementasi otsus di tanah cenderawasih itu dinilai belum maksimal.

Bahkan sejumlah masyarakat Papua hingga mahasiswa beberapa waktu lalu sempat berunjuk rasa menolak penerapan otsus Papua Jilid II.

Baca Juga: Rakyat Papua Gelar Demo Tolak Otsus

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan, rakyat Papua memandang otsus hanya kebijakan negara terkait dengan pemberian dana, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Namun, yang menjadi masalah pembangunan infrastruktur di Papua maupun Papua Barat hingga 2020 ini justru belum maksimal.

"Dana ini juga diatur oleh pemerintah provinsi (pemprov) dan memang program yang keberpihakan kepada rakyat itu memang nyaris sangat kurang," ujar Wempi saat diskusi Webinar KOMPAS TV bertema Kawal Otsus dan Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10/2020).

Menurut Wempi, anggaran otsus Papua dan Papua Barat yang mencapai Rp 94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020 terbilang belum cukup besar. 

Sebab, di Papua ini ada beberapa wilayah baik di pesisir maupun di wilayah pegunungan, kondisi geografisnya sangat sulit dijangkau.

Baca Juga: Otsus Papua Tak Berakhir, Ada yang Menggembirakan dan Mengecewakan

Terlebih lagi, menurutnya, perda terkait otsus ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat di Papua,

"Sehingga wajar kalau ada masyarakat yang menolak otsus jilid II. Proses ini belum mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Papua," kata mantan bupati Jayawijaya itu.