SBY Setuju UU Cipta Kerja Jika Sesuai Rambu-Rambu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden ke-6 RI, sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, sikap Partai Demokrat yang walkout pada sidang paripurna DPR-RI, dikarenakan belum setuju jika RUU tersebut dipaksakan untuk disahkan malam itu juga.

Menurut SBY, masih terdapat kekurangan dalam UU tersebut, yang jika disahkan, akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

“Pasti Demokrat akan setuju jika negara memiliki undang-undang untuk meningkatkan ekonomi dan investasi yang berjalan serta lapangan kerja tercipta. Tapi dengan catatan, niat yang baik itu tentu ada rambu-rambunya,” ucap SBY dalam video yang diunggah di laman Facebook pribadinya, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Kerap Dituduh sebagai Penggerak Demo Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan SBY

Rambu-rambu yang dimaksud SBY adalah, jika UU tersebut dapat memenangkan semua pihak terkait. Sehingga semua pihak, baik itu perusahaan, pekerja, juga pihak terkait seperti para pecinta lingkungan hidup, dapat merasakan manfaat dari UU tersebut.

“UU yang baik adalah yang mewadahi mereka semua, sehingga semua dapat. Kalau kemarin masih ada konflik kepentingan antara pemerintah dengan yang lain, berarti masih ada masalah (dalam UU tersebut),” tambah SBY.

SBY juga mengatakan, dirinya yang pernah menjabat sebagai Presiden RI mengerti bahwa negara dan pemerintah dari masa ke masa perlu meningkatkan pertumbuhannya dan perekonomiannya, misalnya melalui investasi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, maka lapangan pekerjaan akan tercipta.

Baca Juga: SBY Difitnah, Demokrat Bertindak

Menurut SBY, masalah memang selalu ada dalam pemerintahan, terutama untuk meningkatkan perekonomian dan menggalakkan investasi. Pemerintah menghadapi masalah hubungan antara perusahaan dan pekerja, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun menurutnya, pasti ada solusi yang bisa memenangkan semua pihak.

“Pastikan setiap UU tidak bertabrakan dengan konstitusi, tidak menabrak UU lain yang dianggap masih bagus dan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan. Saya yakin ada jalan untuk itu,” ujarnya.