Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Jalan Keluar Atas Demo Omnibus Law Cipta Kerja - Opini Budiman Eps.24

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 09:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengesahan RUU Cipta Kerja, 5 oktober 2020 justru menciptakan demonstrasi. Demo  memprotes undang-undang. Kelompok buruh, akademisi perguruan tinggi, LSM memprotes RUU Cipta Kerja.

RUU Omnibus Law, Cipta Kerja adalah eksperimen konstitusional.

Revisi UU, mengubah 76 UU lainnya melalui mekanisme omnibus yang sebenarnya belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Akibatnya, bisa dimegerti RUU Ciptakerja itu mengatur 11 kluster hukum yang rumit, kompleks dan bisa multi tafsir dari urusan tenaga kerja, investasi, perizinan, soal lahan, soal produk halal, tenaga listrik, pendidikan, diatur dalam UU yang halamannya saja bisa mencapai 900 halaman.

Di antara semua isu, yang paling mencipta demo adalah soal tenaga kerja. Buruh  keberatan, namun pemerintah mengatakan, buruh belum membaca draf secara utuh.

Lalu, mengapa gelombang protes terjadi? Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja yang tergesa-gesa, cenderung tertutup, dan tidak sepenuhnya melibatkan publik.

Kedua, RUU Cipta Kerja dibahas pada masa pandemi sehingga keterlibatan publik akan sangat minim, desakan untuk menunda pengesahan pun diabaikan.

Ketiga, ini lebih menyangkut prinsip-prinsip dan implementasi pasal 33 UUD 1945, soal kekayaan alam dikuasai oleh negara.

Keempat, secara subtansi RUU Cipta Kerja bisa ditafsirkan merugikan buruh. Namun ada juga yang menyebut, itu melindungi buruh.

Lalu bagaimana jalan keluarnya?

Pertama, aspirasi bisa saja disampaikan, namun tetap perlu dalam koridor konstitusi. Terlebih di era pandemi, RUU Cipta Kerja masih butuh waktu diundangkan. 

Kedua, jalur koreksi bisa dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Di MK bisa dilakukan uji formil, maupun uji materiil.

Ketiga, jika gelombang unjuk rasa tak kunjung mereda, presiden bisa menerbitkan PERPPU penundaan pemberlakukan UU Cipta Kerja dan secara bersamaan mengajukan revisi pasal-pasal jika dipandang bermasalah.

Keempat, dengan kewenangan yang ada pemerintah bisa bernegosiasi dengan kelompok buruh. 

Editor : Sadryna Evanalia



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:55
LEGENDA SEPAK BOLA BRASIL, RONALDINHO, POSITIF TERINFEKSI KORONA   PM BULGARIA BOYKO BORISOV POSITIF TERINFEKSI KORONA   PEMKOT BEKASI SIAPKAN TENDA PENGUNGSIAN BAGI WARGA YANG TERDAMPAK PUTING BELIUNG   BPBD KOTA BEKASI: 176 RUMAH WARGA RUSAK AKIBAT DITERJANG PUTING BELIUNG, 10 DI ANTARANYA RUSAK BERAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI: UJI EMISI GRATIS BAGI KENDARAAN RODA EMPAT BERBAHAN BAKAR BENSIN DAN SOLAR   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA AKAN MELAKUKAN UJI EMISI GRATIS UNTUK MOBIL PRIBADI MULAI 3 NOVEMBER 2020   BPBD DKI JAKARTA SEBUT ADA POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG HINGGA 27 OKTOBER 2020   PT KAI DAOP I JAKARTA INGATKAN PENUMPANG KA JARAK JAUH LAKUKAN TES CEPAT KORONA SEHARI SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN   PT KAI DAOP I JAKARTA: ADA PENINGKATAN LAYANAN TES CEPAT KORONA DI STASIUN GAMBIR DAN PASAR SENEN JELANG LIBUR PANJANG   DITLANTAS POLDA METRO JAYA GELAR OPERASI ZEBRA SELAMA 2 PEKAN KE DEPAN HINGGA 8 NOVEMBER 2020   BESOK, BARESKRIM POLRI PERIKSA 8 TERSANGKA KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG   IDI: SEJAK MARET-OKTOBER 2020, 253 TENAGA KESEHATAN MENINGGAL AKIBAT TERINFEKSI KORONA   IDI: LEBIH DARI SATU SEMESTER PANDEMI KORONA, ANGKA KEMATIAN TENAGA KESEHATAN SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN   DUA TERDAKWA KASUS JIWASRAYA YANG DITUNTUT PENJARA SEUMUR HIDUP JALANI SIDANG PUTUSAN VONIS DI PN JAKARTA PUSAT