Pemerintah Diminta Bersiap 3 Minggu ke Depan Kasus Baru Covid-19 akan Meningkat, Ini Faktornya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman memprediksi akan ada lonjakan kasus baru Covid-19 dalam dua hingga tiga minggu ke depan setelah demo penolakan UU Cipta Kerja di sejumlah daerah.

Menurut Dicky disadari atau tidak, saat demo penolakan UU Cipta Kerja massa berdekatan, berteriak dan saling menyentuh.

Belum lagi gas air mata yang membuat pendemo batuk serta mengeluarkan cairan dari mata maupun hidung yang memperburuk penyebaran virus. Mengingat virus corona dapat menyebar melalui droplet atau tetesan dari mulut atau hidung.

Baca Juga: Demonstrasi Dikhawatirkan Akan Munculkan Klaster Baru Covid-19

"Ini sangat berpotensi memicu terjadinya penyebaran yang masif dari Covid-19. Dampaknya ya nanti, 2-3 minggu ke depan. Bukan dalam beberapa hari ini," ujar Dicky, Jumat (9/10/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Dicky juga mengingatkan pemerintah agar peristiwa demo besar menolak UU Cipta Kerja menjadi pelajaran.

Ia menilai seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan dan melakukan manajemen risiko dengan matang dari kebijakan yang diambil agar tidak menimbulkan reaksi massa yang memungkinkan pandemi Covid-19 menjadi lebih buruk.

Namun, sambung Dicky, demo penolakan UU Cipta Kerja bukan faktor utama yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia dapat meningkat.

Baca Juga: Pasca-Demo Omnibus Law Malang, 20 Pendemo Reaktif

Faktor lain seperti keputusan untuk melaksanakan Pilkada dan pelonggaran-pelonggaran serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan juga membuat penanganan Covid-19 di Indonesia seakan tidak mengalami kemajuan.

Ia menyarankan agar pemerintah dapat menambah tes massal secara progresif agar penularan dapat ditekan seminimal mungkin.

Fasilitas kesehatan juga perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru dari demo maupun rangakian Pilkada.

Ia memprediksi potensi percepatan penyebaran saat ini dapat mencapai 2-3 kali lipat atau kasus harian dapat mencapai 10.000 kasus.

Baca Juga: 25 Halte TransJakarta Rusak, Berikut Pantauan Terkini Pasca Demo Tolak Omnibus Law

"Karena adanya sinergi faktor pemburuk seperti rangkaian Pilkada, pelonggaran, dan demo. Artinya kasus harian 10.000 sudah tidak akan aneh," ujarnya.