Mahfud MD: Bagi yang Tidak Setuju dengan RUU Cipta Kerja Bisa ke Mahkamah Konstitusi

KOMPAS.TV - Menko Polhukam, Mahfud MD meminta publik untuk tidak pesimistis dengan RUU Cipta Kerja yang berpeluang disahkan menjadi Undang-Undang saat DPR menggelar rapat paripurna mendatang.

Hal ini disampaikan Menko Polhukam saat menggelar sarasehan ulama dan tokoh masyarakat se-Madura di Pondok Pesantren Annuqayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Mahfud menambahkan setiap Undang-Undang disahkan, wajar ada penolakan dari publik dan penyelesaian penolakan terhadap Undang-Undang ada jalurnya yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

RUU Cipta Kerja telah disetujui di pembahasan tingkat I DPR pada Sabtu malam (03/10/2020).

7 dari 9 fraksi menyatakan mendukung terhadap isi RUU Cipta Kerja.

Meski menuai kontroversi, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam (03/10/2020).

Pembahasan di tingkat I DPR ini menyetujui seluruh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari 9 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang memberikan catatan terkait ruu Cipta Kerja, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Kedua fraksi itu masih mempersoalkan sejumlah hal di RUU Cipta Kerja, salah satunya termasuk persoalan Ketenagakerjaan.