PKS dan Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja Disahkan DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR dan pemerintah tadi malam menyepakati akan mengesahkan RUU Cipta Kerja ke sidang paripurna. Dari seluruh fraksi di DPR, PKS dan Demokrat menolak.

Penolakan Fraksi Demokrat dengan alasan, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) tidak memiliki urgensi untuk di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal itu merupakan salah satu catatan yang diungkapkan oleh anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan tadi malam.

Catatan lainnya, RUU Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak pekerja, dan sedari awal pembahasannya sudah cacat prosedur.

Sehingga, Fraksi Demokrat meminta pemerintah dan DPR kembali melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

"Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru," ujarnya, Sabtu (3/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Serukan Dukung Buruh Mogok Nasional Tolak RUU Cipta Kerja

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap sama dengan Fraksi Demokrat. Menurut anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak sensitif dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia.

"RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi," kata Ledia.

Selain itu, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sangat minim pelibatan publik.