Istana: KAMI Jangan Ganggu Stabilitas Politik, Negara Punya Kalkulasinya Ada Hitungannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Istana angkat bicara merespons aktivitas Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang ramai belakangan ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan KAMI tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: KAMI Jadi Tunggangan untuk Nyapres? Ini Jawaban Gatot Nurmantyo

Moeldoko mengatakan, KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok itu. Sebab hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan," kata dia.

Namun, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan bahwa negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujarnya.

Baca Juga: Isu PKI, KAMI: Islam Phobia adalah Jejak Komunisme Baru

Diketahui, KAMI adalah gerakan yang diinisiasi sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.

Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada 18 Agustus lalu atas keprihatinan melihat kondisi bangsa saat ini.

Baru-baru ini, KAMI menggelar acara di sejumlah daerah seperti Surabaya dan Karawang, namun mendapat penolakan massa serta dibubarkan aparat kepolisian.

Polisi beralasan acara yang digelar KAMI tidak berizin dan dianggap bisa menjadi sarana penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Ini Pembicaraan Gatot dengan Dandim Jaksel Sebelum Teks Pidato Direbut hingga Bentrok Pecah