Kompas TV nasional update

Kementerian Keuangan Tetap akan Mencekal Bambang Trihatmodjo hingga Utang Sea Games 1997 Dibayar

Selasa, 29 September 2020 | 12:25 WIB

KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan memutuskan tetap mencekal putra dari Presiden ke-2 RI Soeharto yakni Bambang Trihatmodjo.

Pencekalan akan dicabut setelah Bambang melunasi piutang negara Sea Games 1997.

Pencekalan tetap dilakukan meski Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani, 15 September lalu.

Bambang meminta ptun menyatakan keputusan menkeu mencekal dirinya keluar negeri, tidak sah.

Sementara Kementerian Keuangan juga masih menunggu undangan PTUN soal gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Pencekalan saat ini dilakukan Kementerian Keuangan karena sejalan dengan amanat Undang-Undang untuk menagih piutang negara Sea Games tahun 1997 yang belum dibayar oleh Bambang Trihatmojo.

Baca Juga: Dicekal Karena Hutang Sea Games 1997, Ini Isi Gugatan Bambang Trihatmodjo ke Menkeu di PTUN Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pun mengaku telah menghormati hak Bambang Trihatmodjo sebagai warga negara dalam mengajukan gugatan ke PTUN atas pencekalan dirinya ke luar negeri.

Atas gugatan ini Kementerian Keuangan berkomitmen menjalani semua proses hukum.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menjalankan Undang-Undang sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk penagihan piutang terhadap negara.

Yustinus menambahkan pencegahan ke luar negeri dilakukan dikarenakan belum adanya pelunasan terkait utang terhadap negara.

Untuk itu Kemenkeu meminta Bambang Trihatmodjo melunasi piutangnya agar pencegahan keluar negeri dapat dicabut.

"Hingga pada waktu yang ditentukan tidak dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencegahan. Kami berharap pak Bambang Trihatmodjo dapat melunasi hutang negara agar pencegahan bisa dicabut," ujar Yustinus.

Bambang Trihatmodjo dicekal terkait posisinya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games 19 tahun 1997.

Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani: Bambang Trihatmodjo Dicekal ke Luar Negeri karena Punya Utang

 

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:52
MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH    MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   POLDA JABAR KERAHKAN 14.000 POLISI UNTUK MENJAGA LIBUR CUTI BERSAMA AKHIR OKTOBER 2020   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT IZIN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC TETAP DARI BPOM   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI IMBAU WARGANYA TIDAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER    KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   POLDA METRO JAYA KERAHKAN 2.999 PERSONEL DI PUSAT PERBELANJAAN, TEMPAT WISATA, & TITIK KERAMAIAN SAAT LIBUR PANJANG   MENAKER MENILAI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK   KTT PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA G-20 DIJADWALKAN DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL 21-22 NOVEMBER 2020   BAWASLU MENCATAT ADA 306 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE PILKADA 2020   PEMPROV DKI JAKARTA MENYATAKAN AKAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK NAIKKAN UMP 2021   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 18,8 JUTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PADA TAHUN 2021   HAKIM KABULKAN GUGATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OTTO HASIBUAN TERHADAP DJOKO TJANDRA   BAWASLU MENGATAKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ASN TERBANYAK TERJADI DI MEDIA SOSIAL