Soal Perkembangan Vaksin Corona Buatan Indonesia, Ini Penjelasannya

KOMPAS.TV - Puluhan ribu orang meninggal dunia di indonesia akibat covid-19 yang hingga kini masih menjadi pandemi dunia. Belum ada obat hingga vaksin menjadi salah satu pemicunya.

Gambar uji vaksin pemerintah sebelumnya sudah melaksanakan uji klinis pemberian vaksin fase 3 di Bandung Jawa Barat dengan ribuan warga sebagai relawan.  

Hasil dari uji klinis vaksin itu, pemerintah tampaknya akan segera melaksanakan suntik vaksin bagi penduduk di tanah air.

Hal itu terungkap dalam rapat terbatas penanganan covid-19 yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka senin pagi (29/09/2020)

Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk membuat perencanaan vaksinasi covid-19 secara detail dalam waktu 2 pekan.

Sementara itu Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan peraturan presiden akan menjadi dasar hukum vaksinasi covid-19.

Dokter dan tenaga medis disebut akan menjadi prioritas pemberian vaksin.

Pakar Virologi dari FKKMK UGM Mohamad Saifudin Hakim menilai, vaksin bukan satu-satunya cara menghentikan pandemi covid-19. 

Sebab, wabah virus corona sebelumnya, seperti sars-cov dan mers-cov berhasil dihentikan tanpa vaksin.

Dalam program vaksinasi ini, pemerintah telah menyiapkan 3,8 triliun rupiah dalam APBN 2020 untuk pengadaan, distribusi hingga penyuntikan. Sedangkan tahun depan anggaran dialokasikan meningkat menjadi 18 triliun rupiah.

Pemerintah menargetkan Januari 2021, vaksinasi covid segera dilakukan bagi 140 juta warga untuk tahap pertama.

Vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi langkah untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Apa benar vaksin itu jadi penyelamat dan solusi atasi pandemi? Mampukah pemerintah menargetkan vaksinasi massal awal tahun depan? 

Simak dialog selengkapnya bersama Ketua Satgas Covid -19 IDI,Prof Zubairi Djoerban, Ketua Tim Riset Vaksin Unpad Bandung  Prof. Kusnandi Rusmil dan Pakar Kesehatan Masyarakat yang bertugas di Departemen Kesehatan Medis di Qatar, dr. Iqbal Mochtar