Kompas TV nasional update corona

Pemerintah Siapkan Perpres soal Pengadaan dan Pemberian Vaksin Covid-19

Senin, 28 September 2020 | 20:33 WIB
pemerintah-siapkan-perpres-soal-pengadaan-dan-pemberian-vaksin-covid-19
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Sumber: LIPI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukum pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

"Kemudian kami melaporkan juga terkait rencana vaksinasi, di mana rencana vaksinasi dipersiapkan, pemerintah sudah menyiapkan Perpres," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (28/9/2020).

Baca Juga: Doni Monardo: 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tidak Akan Tertular Covid-19

Dengan demikian, proses vaksinasi bisa berjalan sesuai target waktu, lokasi, dan kelompok masyarakat yang lebih dulu divaksinasi.

Airlangga menyebut, akan ada program pelacakan vaksin yang akan memuat single data berbasis BPJS dan nomor kependudukan. Dalam program ini akan ada daftar prioritas penerima vaksin.

Selain itu, program ini juga akan digunakan untuk melakukan tracing efektivitas dari vaksin.

Editor : Desy Hartini

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:29
BPOM AS (FDA) SETUJUI PENGGUNAAN OBAT REMDESIVIR UNTUK PASIEN KORONA   DUA SPESIES KEPITING BARU BERNAMA TYPHLOCARCINOPS ROBUSTUS DAN RAOULI DITEMUKAN DI AREA KERJA FREEPORT MIMIKA   KAPOLDA SULAWESI SELATAN IRJEN MERDISYAM SEBUT DEMO DI MAKASSAR DISUSUPI ALIANSI MAKAR   POLISI TANGKAP 13 ORANG YANG DIDUGA MERUSAK FASILITAS UMUM SAAT DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA DI MAKASSAR, SULSEL   JALUR PENDAKIAN GUNUNG SLAMET VIA BAMBANGAN DIBUKA MULAI MINGGU, 25 OKTOBER 2020   WALI KOTA AMBON WAJIBKAN ASN DAN MASYARAKAT YANG INGIN MENEMUINYA HARUS TUNJUKKAN HASIL TES CEPAT KORONA   STAFSUS MENTERI BUMN ERICK THOHIR, ARYA SINULINGGA: VAKSIN KORONA UNTUK MENCEGAH BUKAN MENGOBATI   PER 14 OKTOBER, 155 PERUSAHAAN PEMINJAMAN DARING TERDAFTAR DI OJK   TERIMA STIMULUS DARI PEMERINTAH, BANDARA SOEKARNO-HATTA BEBASKAN "AIRPORT TAX" MULAI HARI INI   BNPB MINTA SEMUA KEPALA DAERAH BERSIAGA DI MALAM HARI GUNA ANTISIPASI ANCAMAN DAN DAMPAK BENCANA LA NINA   BNN SEBUT MODUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASA PANDEMI DIKIRIM LEWAT BANTUAN SEMBAKO   SIANG INI, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ AKAN AJUKAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK   JPU KPK MENDAKWA MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI DAN MENANTU TERIMA SUAP DAN GRATIFIKASI SENILAI TOTAL RP 83 MILIAR