Kompas TV bisnis kompas bisnis

Pengusaha Lebih Takut Klaster Covid-19 Baru Ketimbang Resesi

Senin, 28 September 2020 | 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepada Kompas Bisnis, pengusaha mengaku tak khawatir pada resesi yang terjadi sejal April sampai September ini. 

Mereka justru takut, jika pandemi semakin tidak terkendali, terutama dari terciptanya klaster baru, akibat menyelenggaraan Pilkada.

Keputusan pemerintah untuk terus menggelar pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung dan serentak pada 9 Desember mendatang, memantik kehawatiran pengusaha.

Memaksakan Pilkada saat pandemi belum melandai, dikhawatirkan menciptakan klaster baru, dan memperburuk kondisi kesehatan sekaligus ekonomi Indonesia yang sedang berusaha bangkit.

Lonjakan baru corona, dikhawatirkan menghambat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi

Sebab kuartal ke empat, menjadi momentum Indonesia bangkit dari resesi, akibat kontraksi ekonomi dua kuartal berturut.

Kepada Kompas TV, pengusaha mengaku tak terlalu khawatir pada resesi. Mereka lebih takut jika pandemi makin tak terkendali.

Mengacu pada pertumbuhan ekonomi, Indonesia punya sedikit modal lebih baik untuk bangkit. 

Sebab dibandingkan negara setara seperti India, Malaysia, Filipina dan Singapura, ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk dalam.

Modal kebangkitan ekonomi inilah yang menurut ekonom jangan disia-siakan, terutama akibat lonjakan kasus corona baru.

Pilkada bisa tetap dilaksanakan, jika protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Masalahnya, penegakan hukum atas kedisiplinan masyarakat di Indonesia masih kendor.

Pandemi corona, seakan semakin liar tak terkendali. Dari grafis ini, terlihat bahwa sejak muncul pertama pada bulan Maret, sampai September 2020 ini, tak sedikitpun angkanya melandai.

Menurut pemerintah, Pilkada mendesak tetap dijalankan. Sebab, selain karena belum terprediksinya akhir pandemi, keberlanjutan kepemimpinan di daerah pun menjadi alasan utama.

Ekonomi dan kesehatan adalah hal yang tidak bisa di"Trade Off". Tak bisa tarik ulur. 

Jalan tengah keduanya jika ingin berjalan bersamaan adalah, penegakan hukum yang serius.

Editor : Merlion Gusti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:25
BPOM AS (FDA) SETUJUI PENGGUNAAN OBAT REMDESIVIR UNTUK PASIEN KORONA   DUA SPESIES KEPITING BARU BERNAMA TYPHLOCARCINOPS ROBUSTUS DAN RAOULI DITEMUKAN DI AREA KERJA FREEPORT MIMIKA   KAPOLDA SULAWESI SELATAN IRJEN MERDISYAM SEBUT DEMO DI MAKASSAR DISUSUPI ALIANSI MAKAR   POLISI TANGKAP 13 ORANG YANG DIDUGA MERUSAK FASILITAS UMUM SAAT DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA DI MAKASSAR, SULSEL   JALUR PENDAKIAN GUNUNG SLAMET VIA BAMBANGAN DIBUKA MULAI MINGGU, 25 OKTOBER 2020   WALI KOTA AMBON WAJIBKAN ASN DAN MASYARAKAT YANG INGIN MENEMUINYA HARUS TUNJUKKAN HASIL TES CEPAT KORONA   STAFSUS MENTERI BUMN ERICK THOHIR, ARYA SINULINGGA: VAKSIN KORONA UNTUK MENCEGAH BUKAN MENGOBATI   PER 14 OKTOBER, 155 PERUSAHAAN PEMINJAMAN DARING TERDAFTAR DI OJK   TERIMA STIMULUS DARI PEMERINTAH, BANDARA SOEKARNO-HATTA BEBASKAN "AIRPORT TAX" MULAI HARI INI   BNPB MINTA SEMUA KEPALA DAERAH BERSIAGA DI MALAM HARI GUNA ANTISIPASI ANCAMAN DAN DAMPAK BENCANA LA NINA   BNN SEBUT MODUS PENGEDARAN NARKOBA DI MASA PANDEMI DIKIRIM LEWAT BANTUAN SEMBAKO   SIANG INI, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ AKAN AJUKAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK   JPU KPK MENDAKWA MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI DAN MENANTU TERIMA SUAP DAN GRATIFIKASI SENILAI TOTAL RP 83 MILIAR