Kompas TV nasional sapa indonesia

Bagaimana Cara Menyikapi Aturan Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19?

Senin, 28 September 2020 | 09:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sabtu 26 September 2020, tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai. 

Para calon kepala dan wakil kepala daerah mulai menarik simpati pemilih, dengan berbagai janji-janji dan visi yang akan dijalankan jika terpilih.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperbaharui aturan tentang kampanye Pilkada di tengah situasi pandemi covid-19.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pasal 63 dijelaskan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.

Pasal 88C ayat berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan, atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan,atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan,atau donor
darah; dan,atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Dalam PKPU itu juga mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan Pilkada mulai sanksi teguran dan peringatan tertulis, pembubaran kegiatan dan rekomendasi bawaslu pada kepolisian sesuai perundang-undangan.

Aturan boleh saja dikeluarkan KPU, namun fakta di lapangan terkadang berbeda. 

Seperti diketahui desakan publik untuk menunda Pilkada tak digubris.

Pemerintah tetap menegaskan Pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal. 

Pesta demokrasi yang rutin 5 tahun sekali ini mau tidak mau akan mengundang antusiasme dan euforia masyarakat. 

Pengawasan yang baik diperlukan agar pilkada serentak ini tidak menjadi klaster penularan virus corona.
 

Editor : Merlion Gusti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:45
MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH    MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   POLDA JABAR KERAHKAN 14.000 POLISI UNTUK MENJAGA LIBUR CUTI BERSAMA AKHIR OKTOBER 2020   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT IZIN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC TETAP DARI BPOM   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI IMBAU WARGANYA TIDAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER    KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   POLDA METRO JAYA KERAHKAN 2.999 PERSONEL DI PUSAT PERBELANJAAN, TEMPAT WISATA, & TITIK KERAMAIAN SAAT LIBUR PANJANG   MENAKER MENILAI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK   KTT PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA G-20 DIJADWALKAN DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL 21-22 NOVEMBER 2020   BAWASLU MENCATAT ADA 306 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE PILKADA 2020   PEMPROV DKI JAKARTA MENYATAKAN AKAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK NAIKKAN UMP 2021   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 18,8 JUTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PADA TAHUN 2021   HAKIM KABULKAN GUGATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OTTO HASIBUAN TERHADAP DJOKO TJANDRA   BAWASLU MENGATAKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ASN TERBANYAK TERJADI DI MEDIA SOSIAL