Kompas TV nasional sapa indonesia

Strategi Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Senin, 28 September 2020 | 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sabtu 26 September 2020, tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai. 

Para calon kepala dan wakil kepala daerah mulai menarik simpati pemilih, dengan berbagai janji-janji dan visi yang akan dijalankan jika terpilih.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperbaharui aturan tentang kampanye Pilkada di tengah situasi pandemi covid-19.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pasal 63 dijelaskan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.

Pasal 88C ayat berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan, atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan,atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan,atau donor
darah; dan,atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Dalam PKPU itu juga mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan Pilkada mulai sanksi teguran dan peringatan tertulis, pembubaran kegiatan dan rekomendasi bawaslu pada kepolisian sesuai perundang-undangan.

Aturan boleh saja dikeluarkan KPU, namun fakta di lapangan terkadang berbeda. 

Seperti diketahui desakan publik untuk menunda Pilkada tak digubris.

Pemerintah tetap menegaskan Pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal. 

Pesta demokrasi yang rutin 5 tahun sekali ini mau tidak mau akan mengundang antusiasme dan euforia masyarakat. 

Pengawasan yang baik diperlukan agar pilkada serentak ini tidak menjadi klaster penularan virus corona.
 
 

Editor : Merlion Gusti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:18
KPK AJUKAN BANDING ATAS VONIS BUPATI NONAKTIF SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   PERIKSA CHAIRUMAN HARAHAP, KPK DALAMI SOAL PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN PROYEK KTP ELEKTRONIK   KPK PERIKSA MANTAN KETUA KOMISI II DPR CHAIRUMAN HARAHAP SEBAGAI SAKSI KASUS KTP ELEKTRONIK   KEPALA SEKRETARIAT KSP AKAN MELAPOR KE KPK SOAL PRESIDEN JOKOWI YANG MENDAPAT SEPEDA LIPAT   KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKUBUWONO X PERSILAKAN ASN UNTUK KE LUAR DAERAH SAAT LIBUR PANJANG   POLRI MENGATAKAN SENJATA YANG DIDUGA DIPERJUALBELIKAN OKNUM BRIMOB BUKAN SENJATA ORGANIK ATAU DINAS   SEKRETARIS UMUM PP MUHAMMADIYAH: MAULID NABI SEBAIKNYA TIDAK ADA SEREMONIAL YANG HADIRKAN BANYAK ORANG   KUASA HUKUM BAHAR BIN SMITH SEBUT KLIENNYA BERENCANA AJUKAN PRAPERADILAN ATAS STATUS TERSANGKA BARU   POLDA JABAR TETAPKAN BAHAR BIN SMITH SEBAGAI TERSANGKA KASUS PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: KEMATIAN AKIBAT VIRUS KORONA NAIK 19 PERSEN DI PEKAN KETIGA OKTOBER 2020   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 MEMPREDIKSI LIBUR PANJANG AKAN BERDAMPAK PADA KENAIKAN KASUS POSITIF COVID-19   PEMKOT BEKASI, JABAR, KEMBALI IZINKAN BIOSKOP BEROPERASI DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PEKAN INI