Pelarangan Tiktok di AS: Ketika Aplikasi Hiburan Dihubungkan Dengan Keamanan Dalam Negeri

NEW YORK, KOMPAS.TV - Pengacara TikTok memohon kepada hakim federal AS untuk menunda larangan terhadap aplikasi berbagi video populer ini di Amerika Serikat (AS), Minggu (27/9/2020).

Pengacara TikTok menyebut, langkah ini akan melanggar hak dalam amandemen pertama dan merugikan bisnis dengan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Sidang selama 90 menit ini dilakukan setelah Presiden Donald Trump menyatakan larangan pada aplikasi TikTok di AS, pada musim panas ini. Trump menyebut bahwa TikTok adalah ancaman bagi keamanan nasional.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, sedang berusaha keras untuk membuat kesepakatan, yang sementara sudah dicapai seminggu yang lalu, di mana ia akan bermitra dengan perusahaan teknologi Oracle dan Walmart. Diharapkan Kerjasama ini akan mendapat restu dari pemerintah China dan Amerika. Hingga kini, mereka masih berjuang agar aplikasi TikTok tetap tersedia di AS.

Larangan untuk mengunduh TikTok, yang digunakan oleh sekitar 100 juta orang di AS, ditunda sekali lagi oleh pemerintah. Larangan yang lebih komprehensif dijadwalkan pada November, sekitar seminggu setelah pemilihan presiden.

Hakim Carl Nichols dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia mengatakan dia akan membuat keputusan pada Minggu malam, dan membiarkan nasib TikTok masih tergantung.

Seperti dilansir dari Associated Press, dalam argumennya kepada Hakim Nichols, pengacara TikTok John Hall mengatakan bahwa TikTok lebih dari sebuah aplikasi, tetapi lebih merupakan "versi modern dari alun-alun kota".

"Jika larangan itu mulai berlaku pada tengah malam ini, Minggu (27/9/2020), konsekuensinya akan menjadi serius, '" kata Pengacara TikTok John Hall. "Ini sama saja seperti pemerintah mengunci pintu ke forum publik dan menutup alun-alun kota, di saat pertukaran ide yang bebas diperlukan untuk menuju pemilihan umum di AS.

Pengacara TikTok juga berpendapat bahwa larangan aplikasi tersebut akan menghentikan puluhan ribu calon pengguna dan pembuat konten. Larangan ini juga akan menghambat kemampuan aplikasi ini untuk merekrut bakat baru di dunia maya.

Selain itu, Hall juga berpendapat bahwa larangan akan mencegah pengguna lama untuk menerima update keamanan secara otomatis, dan ini akan mengganggu keamanan nasional.

Pengacara Departemen Kehakiman Daniel Schwei berusaha untuk melemahkan argumen pengacara TikTok, dengan mengatakan bahwa perusahaan China ini tidak sepenuhnya swasta dan tunduk pada undang-undang di AS. Ini akan mengganggu kerja sama dengan badan intelijen.

"Ini adalah ancaman keamanan nasional yang paling cepat," bantah Schwei. "Ini adalah ancaman yang terjadi hari ini. Ini adalah risiko untuk hari ini dan oleh karena itu layak untuk ditangani hari ini, bahkan ketika hal-hal lain sedang berlangsung dan dimainkan."

Schwei juga berpendapat bahwa pengacara TikTok gagal membuktikan bahwa mereka akan menderita kerugian bisnis yang tidak dapat diperbaiki.