Publik Menilai Peran Kementerian Kesehatan dalam Penanganan Corona Masih Kurang, Ada Apa Sebenarnya?

KOMPAS.TV - Di Indonesia, dalam satu pekan terakhir, lonjakan kasus covid-19 cukup tinggi dengan rata rata kenaikan kasus per harinya mencapai 4 ribuan lebih.

Hingga 24 September 2020 jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 262.022 kasus dengan jumlah korban meninggal mencapai 10.105 orang.

Angka yang tidak bisa dianggap remeh, karena jika dibandingkan pada saat awal pandemi, jumlah ini terus menerus naik.

Tak main main, sejumlah kepala daerah juga menjadi korban. 5 kepala daerah meninggal akibat virus tak kasat mata ini, diantaranya Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Aptripel Tumimomor, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Wali kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin.

DKI Jakarta sebagai episentrum, menerapkan PSBB jilid 2 selama dua minggu ke depan hingga 11 Oktober 2020.  

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim 2 minggu PSBB tampak ada tanda-tanda pelandaian kasus positif.

Satgas covid-19 menyebut pentingnya pengetahuan kepala daerah dalam membaca data perkembangan penanganan covid-19, termasuk membaca tanda kapan harus mengurangi aktivitas warga.

Juru Bicara Satgas covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut Provinsi DKI Jakarta, terlambat menarik rem untuk mengurangi penularan virus corona.  
Sementara di tengah kenaikan kasus covid-19, pemerintah memutuskan tetap menggelar pilkada serentak. Padahal mobilisasi massa dan euforia pesta demokrasi menjadi ancaman klaster baru. 

Hampir 7 bulan lamanya Indonesia mengalami pandemi covid-19. Berbagai kebijakan sudah digulirkan pemerintah tapi nyatanya angka covid-19 ini tidak turun tapi justru semakin naik dengan angka yang cukup mengkhawatirkan .

Bagaimana langkah yang baik untuk mengerem lonjakan kasus covid-19? Simak dialog berikut bersama Pakar Epidemiologi UI Pandu Riono, Anggota Ombudsman RI Laode Ida juga tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Dany Amrul Ichdan.