Kompas TV kolom catatan jurnalis

Hilangnya Empati dan Nurani Penguasa Negeri

Jumat, 25 September 2020 | 09:19 WIB
hilangnya-empati-dan-nurani-penguasa-negeri
Ilustrasi kotak surat suara pilkada (Sumber: KOMPAS)
 

Oleh: Mustakim, Jurnalis KompasTv

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat, Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda. Pesta Demokrasi yang akan diiikuti 270 daerah itu akan tetap digelar tahun ini.

Keputusan ini diambil setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilu Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang memimpin raker tersebut menyatakan, Pilkada tidak akan ditunda meski ada sejumlah calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Bergeming

Keputusan ini diambil di tengah desakan publik agar Pilkada ditunda. Pasalnya, virus corona makin menggila dan pandemi belum sepenuhnya terkendali. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, makin banyak orang yang terpapar virus asal Wuhan, China ini.

Angka kasus pasien yang positif Covid-19 meningkat tajam. Dalam sehari kenaikannya bisa mencapai 4000 lebih. Banyak kalangan cemas, jika Pilkada tetap dilanjutkan makin banyak rakyat yang akan menjadi korban. Pasalnya, Pilkada identik dengan kerumunan dan arak-arakan. Juga mobilisasi massa dan dan unjuk kekuatan.

Atas nama kemanusiaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada. Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menyerukan agar pemerintah tak ngotot melanjutkan Pilkada. Pasalnya, nyawa rakyat menjadi taruhan. Pemerintah diminta memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga bukan memaksakan syahwat politik dan kekuasaan.

Editor : Zaki Amrullah

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:14
MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH    MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   POLDA JABAR KERAHKAN 14.000 POLISI UNTUK MENJAGA LIBUR CUTI BERSAMA AKHIR OKTOBER 2020   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT IZIN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC TETAP DARI BPOM   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI IMBAU WARGANYA TIDAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER    KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   POLDA METRO JAYA KERAHKAN 2.999 PERSONEL DI PUSAT PERBELANJAAN, TEMPAT WISATA, & TITIK KERAMAIAN SAAT LIBUR PANJANG   MENAKER MENILAI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK   KTT PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA G-20 DIJADWALKAN DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL 21-22 NOVEMBER 2020   BAWASLU MENCATAT ADA 306 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE PILKADA 2020   PEMPROV DKI JAKARTA MENYATAKAN AKAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK NAIKKAN UMP 2021   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 18,8 JUTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PADA TAHUN 2021   HAKIM KABULKAN GUGATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OTTO HASIBUAN TERHADAP DJOKO TJANDRA   BAWASLU MENGATAKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ASN TERBANYAK TERJADI DI MEDIA SOSIAL