Kompas TV kolom opini

Posisi dan Urgensi Mata Pelajaran Sejarah

Kamis, 24 September 2020 | 14:24 WIB
posisi-dan-urgensi-mata-pelajaran-sejarah
Ilustrasi sebagian gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (Sumber: kemdikbud.go.id)

Oleh: Sumardiansyah Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia

Beberapa waktu belakangan kita dihebohkan oleh beredarnya draf Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 25 Agustus 2020. Jika dicermati isi draf pada bagian struktur kurikulum, khususnya di jenjang SMA dan SMK, terdapat tiga masalah serius yang menjadi perhatian publik, yaitu:

Pertama: bergesernya posisi mata pelajaran sejarah di jenjang SMA dari semula kelompok wajib menjadi kelompok pilihan di Kelas XI dan XII.

Kedua: mata pelajaran sejarah di jenjang SMA direduksi menjadi bagian dari IPS di Kelas X.

Ketiga: penghilangan mata pelajaran sejarah di jenjang SMK.

Situasi ini kemudian memicu para Guru Sejarah yang tergabung dalam organisasi profesi, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia menginisiasi tuntutan dalam bentuk petisi online, yang sudah ditandatangani oleh 24.214 orang per-24 September 2020, pukul 07.16 WIB.

Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kita harus lantang menyuarakan agar mata pelajaran sejarah  diajarkan kepada seluruh anak di semua tingkatan kelas dan di semua jenjang?

Editor : Zaki Amrullah

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:56
KPK AJUKAN BANDING ATAS VONIS BUPATI NONAKTIF SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   PERIKSA CHAIRUMAN HARAHAP, KPK DALAMI SOAL PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN PROYEK KTP ELEKTRONIK   KPK PERIKSA MANTAN KETUA KOMISI II DPR CHAIRUMAN HARAHAP SEBAGAI SAKSI KASUS KTP ELEKTRONIK   KEPALA SEKRETARIAT KSP AKAN MELAPOR KE KPK SOAL PRESIDEN JOKOWI YANG MENDAPAT SEPEDA LIPAT   KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKUBUWONO X PERSILAKAN ASN UNTUK KE LUAR DAERAH SAAT LIBUR PANJANG   POLRI MENGATAKAN SENJATA YANG DIDUGA DIPERJUALBELIKAN OKNUM BRIMOB BUKAN SENJATA ORGANIK ATAU DINAS   SEKRETARIS UMUM PP MUHAMMADIYAH: MAULID NABI SEBAIKNYA TIDAK ADA SEREMONIAL YANG HADIRKAN BANYAK ORANG   KUASA HUKUM BAHAR BIN SMITH SEBUT KLIENNYA BERENCANA AJUKAN PRAPERADILAN ATAS STATUS TERSANGKA BARU   POLDA JABAR TETAPKAN BAHAR BIN SMITH SEBAGAI TERSANGKA KASUS PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: KEMATIAN AKIBAT VIRUS KORONA NAIK 19 PERSEN DI PEKAN KETIGA OKTOBER 2020   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 MEMPREDIKSI LIBUR PANJANG AKAN BERDAMPAK PADA KENAIKAN KASUS POSITIF COVID-19   PEMKOT BEKASI, JABAR, KEMBALI IZINKAN BIOSKOP BEROPERASI DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PEKAN INI