PDI Perjuangan: Penundaan Pilkada Berisiko Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan menolak wacana penundaan Pilkada. Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan. Hal ini agar tidak ada kekosongan kepemimpinan di daerah.

"Tetapi Pilkada ini harus berjalan. Karena di tengah krisis tidak boleh ada kepemimpinan yang tidak punya legalitas dan legitimasi dengan plt," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dalam diskusi virtual, Senin (21/9/2020).

PDI Perjuangan berkaca dari keberhasilan negara Sri Lanka, Korea Selatan, dan Singapura yang mampu menggelar pemilihan di tengah pandemi Covid-19.

"Karena penundaan Pilkada justru akan membawa sebuah risiko-risiko politik ketika krisis itu terjadi, dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Akan kita tunda sampai kapan?" ucap Hasto.

Yang terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada, kata Hasto, adalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Yakni, bagaimana agar Pilkada tidak membuat kerumunan pada saat pencoblosan.

Baca Juga: PBNU dan Jusuf Kalla Sarankan KPU Tunda Pilkada

Jadi, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 hanya persoalan cara saja.

"Bagaimana agar Pemilu rakyat tidak berjejal-jejal pada saat hari H. Ini bisa waktu pencoblosan yang kita longgarkan," katanya.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dan krisis seperti ini, lanjut Hasto, justru akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang diuji komitmennya di hadapan rakyat.

"Karena itu kepemimpinan negarawan sangat diperlukan bagi lahirnya tradisi demokrasi yang baik, tradisi demokrasi yang membangun peradaban," jelas Sekjen PDI Perjuangan ini.

Pemerintah: Tidak Ada Penundaan Pilkada 2020

Juru Bicara Presiden Republik Indonesia M Fadjroel Rachman menanggapi sejumlah pihak yang mendesak penundaan Pilkada 2020.