Kompas TV klik360 cerita indonesia

Pilkada Serentak 2020 Tetap Lanjut, Ini Maklumat Kapolri

Senin, 21 September 2020 | 16:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jelang Pilkada Serentak pada Desember 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020.

Maklumat diterbitkan pada tanggal 21 September 2020.

Terdapat empat poin yang ditekankan Kapolri, dibacakan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Dalam maklumat tersebut, salah satunya menekan klaster Corona di Pilkada.

"Pada hari ini 21 September 2020, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Argo menuturkan, maklumat Kapolri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang mewaspadai timbulnya potensi tiga klaster salah satunya Pilkada.

Baca Juga: KPU Sebut Pilkada 2020 Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Berikut empat penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Editor : Yuilyana



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:18
MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH    MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA DAN AUSTRALIA PERTEGAS KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN KEAMANAN   POLDA JABAR KERAHKAN 14.000 POLISI UNTUK MENJAGA LIBUR CUTI BERSAMA AKHIR OKTOBER 2020   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT IZIN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC TETAP DARI BPOM   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI IMBAU WARGANYA TIDAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER    KEMENAG TEGASKAN DANA BANTUAN BAGI PESANTREN TIDAK BOLEH DIPOTONG   POLDA METRO JAYA KERAHKAN 2.999 PERSONEL DI PUSAT PERBELANJAAN, TEMPAT WISATA, & TITIK KERAMAIAN SAAT LIBUR PANJANG   MENAKER MENILAI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK   KTT PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA G-20 DIJADWALKAN DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL 21-22 NOVEMBER 2020   BAWASLU MENCATAT ADA 306 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE PILKADA 2020   PEMPROV DKI JAKARTA MENYATAKAN AKAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK NAIKKAN UMP 2021   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 18,8 JUTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PADA TAHUN 2021   HAKIM KABULKAN GUGATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OTTO HASIBUAN TERHADAP DJOKO TJANDRA   BAWASLU MENGATAKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ASN TERBANYAK TERJADI DI MEDIA SOSIAL