Terdampak Covid-19, Pemerintah dan ATI Bahas Masa Depan Investasi Jalan Tol

LABUAN BAJO, KOMPAS.TV - Kementerian PUPR melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) terus berupaya mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan tol di Indonesia.

Namun di masa Covid-19 ini, industri jalan tol menjadi salah satu yang terdampak karena berkurangnya mobillitas masyarakat.

Menyiasati permasalahan ini, BPJT bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi, di Labuan Bajo, NTT pada 10-11 September 2020.

Pemerintah bersama ATI membahas masa depan industri jalan tol agar iklim investasi bisa terjaga.

Ketua Umum ATI Subakti Syukur menyampaikan laporan bahwa penyelenggaraan jalan tol ikut terdampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Di mana terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan secara merata akibat menurunnya volume lalu lintas pada ruas-ruas tol di Indonesia.

“Dengan Rapat Koordinasi antara ATI dan BPJT ini, akan didorong pembahasan isu-isu strategis yang diharapkan dapat menghasilkan program-program dan usulan yang akan disepakati untuk ditindaklanjuti bersama. Program tersebut tidak akan terealisasi dengan baik tanpa sinergi yang baik dan dukungan Pemerintah,“ ujar Subakti dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang hadir dalam rapat kordinasi ini mengapresiasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah mampu menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalan tol baru di Indonesia.

Basuki mengingatkan, ke depannya akan banyak tantangan yang harus dihadapi agar pengguna jalan dapat merasakan manfaat tol ini secara menyeluruh. 

“Seluruh BUJT agar selalu  memperhatikan kualitas penyelenggaraan jalan tol di wilayahnya masing-masing, baik yang sedang dalam tahap konstruksi maupun yang telah beroperasi sehingga dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan," ujar Basuki 

Sementara itu, Kepala BPJT Danang Parikesit menambahkan dari sisi investasi, momentum pertumbuhan jalan tol ini akan terus dijaga. Pada  tahun depan diperkiraan akan ada badan usaha baru di bidang jalan tol.

“Bisnis ini merupakan bisnis yang diminati para investor, meskipun volatilitas dan risikonya tetap menjadi pekerjaan rumah kami sebagai regulator,” ucap Danang.

Selain dihadiri oleh Menteri PUPR, rapat kordinasi ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi, dan perwakilan masing-masing Holding Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Nasional Diharapkan Jadi Penopang Ekonomi di Masa Covid-19