Draf Perppu Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Sedang Digarap, Konser Musik di Kampanye Hilang?

 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait konser musik dan kegiatan lain dalam tahapan Pilkada 2020 yang diatur pada UU Pilkada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menjelaskan dalam Perppu tersebut nantinya akan mengatur kegiatan dalam tahapan Pilkada 2020 akan disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Termasuk soal pasal yang memperbolehkan kerumunan, seperti konser musik.

Baca Juga: Soal Konser Musik Kampanye PIlkada, Mahfud akan Gelar Pertemuan Evaluasi

Selain itu, Perppu akan menjelaskan larangan serta sanksi ketat kepada peserta yang melanggar portokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

"(Perppu) salah satu alternatif, dengan menambah larangan kampanye yang mengakibatkan kerumunan. Juga dalam pemungutan dan penghitungan suara," ujar Viryan, Jumat (18/9/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Viryan mengungkapkan ada tiga poin penting tentang Perppu Pilkada yang baru.

Pertama, ada pengaturan larangan kerumunan dan bentuk lain yang tidak sesuai protokol Covid-19. Kedua, larangan tersebut disertai sanksi yang jelas dan tegas.

Baca Juga: Pro Kontra Izin Konser Musik Kampanye Pilkada Saat Pandemi Corona

"Ketiga, membuka ruang atau hal baru diterapkan seperti kampanye daring dan rekapitulasi elekteonik," ujar Viryan.

Di kesempatan berbeda, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menjelaskan draf Perppu terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 sedang dibahas oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, Jumat (18/9/2020).

Menurut Fritz, rapat pembahasan draf Perppu tersebut dihadiri KPU, Bawaslu, Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Minta Peserta Pilkada 2020 Tidak Buat Acara Tatap Muka Saat Kampanye

"Hari ini membahas soal (draf) Perppu Pilkada. Perppu bagi pelanggaran protokol kesehatan pilkada," ujar Fritz saat dikonfirmasi.