Komisi VI Menilai Ahok Harusnya Duduk Diskusi dengan Direksi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, membongkar sejumlah malasah yang ada di tubuh BUMN tersebut.

Ahok menyebut ada direksi yang suka melobi menteri.

Ahok juga mengungkap permasalahan sistem gaji di Pertamina.

Menurutnya, gaji pejabat tetap diberikan, meski pejabat itu sudah dicopot.

Kritikan Ahok masih berlanjut. Dia menyebut, manajemen perseroan rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri dengan menggunakan utang.

Ujungnya, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja, karena banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

VP Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman menanggapi  kritikan Ahok soal utang Pertamina.

Menurutnya, Pertamina membutuhkan pendanaan dari internal dan eksternal, yang dilakukan hati-hati dan profesional.

Sementara  staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, usulan pembubaran Kementerian BUMN adalah ide lama.

Menurut Arya, Menteri BUMN, Erick Thohir tak ingin buru-buru membentuk superholding pengganti Kementerian BUMN.

Pasca kritikan itu, Menteri BUMN, Erick Thohir bertemu dengan Ahok.

Erick Thohir meminta Ahok menjaga soliditas di Pertamina dan melakukan transformasi di BUMN.

Semua pihak di Pertamina harus menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

Sejumlah pihak menyebut kritikan Ahok soal Pertamina telah menimbulkan kegaduhan di publik.

Bagaimana tanggapan dari kalangan anggota dewan?

Kita tanyakan kepada anggota Komisi VI Dpr, dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto.