Kompas TV nasional sapa indonesia

Komisi VI Menilai Ahok Harusnya Duduk Diskusi dengan Direksi

Kamis, 17 September 2020 | 23:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, membongkar sejumlah malasah yang ada di tubuh BUMN tersebut.

Ahok menyebut ada direksi yang suka melobi menteri.

Ahok juga mengungkap permasalahan sistem gaji di Pertamina.

Menurutnya, gaji pejabat tetap diberikan, meski pejabat itu sudah dicopot.

Kritikan Ahok masih berlanjut. Dia menyebut, manajemen perseroan rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri dengan menggunakan utang.

Ujungnya, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja, karena banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

VP Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman menanggapi  kritikan Ahok soal utang Pertamina.

Menurutnya, Pertamina membutuhkan pendanaan dari internal dan eksternal, yang dilakukan hati-hati dan profesional.

Sementara  staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, usulan pembubaran Kementerian BUMN adalah ide lama.

Menurut Arya, Menteri BUMN, Erick Thohir tak ingin buru-buru membentuk superholding pengganti Kementerian BUMN.

Pasca kritikan itu, Menteri BUMN, Erick Thohir bertemu dengan Ahok.

Erick Thohir meminta Ahok menjaga soliditas di Pertamina dan melakukan transformasi di BUMN.

Semua pihak di Pertamina harus menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

Sejumlah pihak menyebut kritikan Ahok soal Pertamina telah menimbulkan kegaduhan di publik.

Bagaimana tanggapan dari kalangan anggota dewan?

Kita tanyakan kepada anggota Komisi VI Dpr, dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto.

Editor : Dea Davina



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:56
STAFSUS PRESIDEN BIDANG HUKUM DINI PURWONO: UU CIPTA KERJA BISA DIAKSES PUBLIK SETELAH DITEKEN PRESIDEN JOKOWI   KEMENDESA PDTT HARAP AKSES AIR BERSIH DAN FASILITAS SANITASI MERATA PADA 2030   KEMENDESA PDTT SEGERA LUNCURKAN PROGRAM PEMBANGUNAN 1.000 FASILITAS SANITASI   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AWASI KETAT TRANSPORTASI SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER 2020   KPU LUWU UTARA CATAT 2.743 PEMILIH DISABILITAS MENTAL TERDAFTAR DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)   KEMENSOS PASTIKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) BERLANJUT DI 2021   KEMENDESA PDTT SEBUT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TELAH TERSALUR 100 PERSEN   POLDA PAPUA SIAPKAN DOKTER FORENSIK INDEPENDEN UNTUK OTOPSI JENAZAH PENDETA YEREMIA   KEMENPAREKRAF: AKSES PEMBIAYAAN BANK MASIH JADI KENDALA PELAKU USAHA RINTISAN   SEKDA TASIKMALAYA PASTIKAN PELAYANAN NORMAL MESKI WALI KOTA BUDI BUDIMAN DITAHAN   KPU JATIM SEBUT MASIH ADA 8 CALON KEPALA DAERAH BELUM AJUKAN PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)   GUBERNUR JATIM INGATKAN WARGA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER   SATGAS COVID-19 BALI CATAT SEKITAR 21,6 PERSEN KASUS POSITIF COVID-19 DIDOMINASI KELOMPOK UMUR 20-29 TAHUN   PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN INDUSTRI DARI HASIL HUTAN MASIH MENJADI SEKTOR EKONOMI PALING PENTING