Kemlu Gunakan Berbagai Cara Agar Harga Vaksin Covid 19 Terjangkau

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan vaksin Covid 19 secepatnya dan dengan harga yang terjangkau.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, ada upaya jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan untuk mendapatkan vaksin Covid 19 bagi rakyat Indonesia.

Pendekatan jangka pendek, dilakukan melalui cara bilateral dan multilateral. Cara multilateral yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi intensif dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi / Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi).

Baca Juga: 122 WNI Berhasil Dipulangkan dari India, Menlu: Bukan Proses yang Mudah

Saat ini, Gavi telah memasukkan Indonesia dalam kategori Advance Market Commitment (AMC). Ini berarti Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari total populasi.

“Indonesia akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA (Official Development Assistance) maupun cofinancing. Dengan mekanisme pendanaan seperti ini, tentunya akan berpengaruh pada harga. Dan diharapkan harga vaksin melalui jalur multilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers Kamis (17/8/2020).

Menlu Retno memperkirakan, vaksin yang diupayakan melalui jalur kerjasama multilateral ini akan tersedia pada tahun 2021.

Selain itu, untuk distribusi vaksin dari Gavi, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia.

“Penandatangan telah dilakukan tanggal 16 September, antara Kementerian Kesehatan dengan UNICEF Indonesia. Nota kesepahaman ini sangat penting artinya sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan proses pengadaan dan mekanisme distribusi vaksin, melalui jalur kerjasama multilateral,” ujar Menlu.

Baca Juga: Doni Monardo: Jangan Menganggap Ada Vaksin Covid-19 akan Berakhir

Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan vaksin bisa segera tersedia dan dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk upaya jangka panjang, Menlu menyebutkan pemerintah akan terus mengupayakan pengadaan vaksin merah putih atau vaksin buatan Indonesia.

Untuk vaksin buatan Indonesia, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) telah memulai uji tuntas (due diligence) dengan Biofarma yang dimulai pada tanggal 15 September lalu.

Uji tuntas yang dilakukan adalah untuk mengkaji kapasitas dan kapabilitas Biofarma, sebagai bagian dari proses kemungkinan kerjasama pembuatan vaksin global.

Di dalam uji tuntas ini, CEPI memeriksa kapasitas manufaktur vaksin Covid-19, quality management system (QMS), sistem analisa laboratorium, hingga sistem IT Bio Farma. Diharapkan hasil uji tuntas ini akan diterima pada akhir September atau awal Oktober 2020.

“Sebagaimana diketahui, Biofarma Indonesia telah masuk sebagai satu dari tujuh perusahaan potensial untuk membuat vaksin Covid-19 dari CEPI,” tambah Menlu.