Temui Maruf Amin, Erick Thohir Lapor Soal Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menemui Wakil Presiden Maruf Amin.

Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyampaikan laporan tentang proses ketersediaan vaksin Covid-19 untuk akhir tahun dan tahun depan.

"Saya melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden tentang proses vaksin halal yang harus menjadi prioritas untuk kita, sekaligus melaporkan progres perkembangan vaksin," kata Erick, Jumat (13/9/2020).

Kepada Wapres, Erick melaporkan Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir tahun 2020, dan 300 juta dosis untuk 2021.

Baca Juga: Relawan Vaksin Sinovac yang Terpapar Virus Covid-19 dalam Kondisi Sehat

Vaksin tersebut berasal hasil kerja sama beberapa BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara seperti PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac Biotech yang berasal dari Cina, dan PT Kimia Farma dengan Grup 42.

Sinovac sudah berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini apabila proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar. Sedangkan untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.

Sementara PT Kimia Farma dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), Grup 42 (G42), akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020. Ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I-2021.

"Insya Allah, akhir tahun ini ada 30 juta (vaksin) dan tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," ucap Erick.

Vaksin Belum Mencukupi
Jumlah 330 juta dosis vaksin yang akan diperoleh Indonesia di akhir tahun ini dan tahun depan, disebut Erick Thohir belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia.

Karena proses vaksinasi memerlukan dua kali suntikan untuk setiap individu. Sehingga dari jumlah vaksin tersebut, baru memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja. Sementara jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa.

Untuk menutupi kekurangan, pemerintah melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer.

"Semua dijajaki. Kalau sampai 70 persen bisa tercover, kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," ungkap Erick.

Selain bekerja sama dengan luar negeri, pemerintah terus berupaya menghasilkan vaksin dalam negeri yakni Vaksin Merah Putih. Vaksin ini melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, serta Bio Farma.

Baca Juga: DKI Jakarta Ketatkan PSBB, Kemenhub Pastikan Tidak Ada Penerapan SIKM

Indonesia tak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dan instansi dari luar negeri mengingat daya tahan vaksin hanya selama enam bulan sampai dua tahun.

Oleh karena itu, pembuatan Vaksin Merah Putih juga menjadi prioritas utama pemerintah, dan ditargetkan dapat mulai diproduksi pada 2022.

"Saya sampaikan kepada Wapres bahwa vaksin merah putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insya Allah, uji-klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan sehingga pada 2022 kita mulai produksi vaksin merah putih," kata Erick menambahkan.