Faida Jawab Sanksi Khofifah: Saya Heran Kenapa Cuma untuk Bupati, DPRD Tidak

JEMBER, KOMPAS TV - Bupati Jember Faida mengaku heran dengan sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada dirinya.

Seperti diketahui, Bupati Faida diberi sanksi dengan alasan karena terlambat melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Menurut Faida, seharusnya sanksi itu berlaku untuk dirinya dan DPRD Kabupaten Jember. Tapi yang terjadi sanksi dari gubernur hanya diberikan kepada dirinya.

Baca Juga: Khofifah Ungkap Kesalahan Bupati Jember Faida hingga Disanksi 6 Bulan Tak Digaji

Akibat sanksi itu, hak keuangan Faida sebagai Bupati Jember tidak dibayarkan selama enam bulan. 

Sanksi itu tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani oleh Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

"Ada yang saya herankan. Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar," kata Faida di Malang, Jawa Timur, Rabu (9/9/2020).

Faida mengaku sudah mengetahui perihal sanksi yang dijatuhkan untuknya. Namun dirinya belum menerima surat sanksi tersebut.

Baca Juga: Telat Bentuk Raperda, Khofifah Beri Sanksi Bupati Jember 6 Bulan Tak Terima Gaji dan Tunjangan

"Saya belum menerima suratnya karena saya ada di Malang. Saya memahami bahwa situasinya memang sedang seperti ini. Saya memahami," katanya.