Terkait Pengesahan P2APBD, PDI-P: Ada Cara Lain Mengevaluasi Kinerja Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.TV - 4 Fraksi, Walk Out, saat Gubenur Anies Baswedan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan APBD 2019, di DPRD DKI Jakarta.

Mereka menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak transparan dalam penggunaan APBD.

Aksi walk out, mewarnai laporan penggunaan APBD tahun 2019, yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin kemarin (07,09,20).

4 fraksi yang memutuskan walk out adalah fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, salah satu yang tegas menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta.

Menurutnya, pemprov DKI Jakarta, tidak transparan. Sementara fraksi PSI menolak peertanggung jawaban APBD DKI Jakarrta, karena ada temuan badan pemeriksa keuangan soal dugaan mark up pembelian robot pemadam kebakaran, senilai 847 juta rupiah.

Meski 4 fraksi memutuskan walk out dari r apat paripurna, DPRD DKI Jakarta, tetap mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Karena jumlah anggota yang ada, tetap memenuhi kuorum.

Sikap mengejutkan justru ditunjukkan fraksi PDI Perjuangan. Meski sering mengkritik kebijakan Anies, PDI-P justru menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PDI Perjuangan beralasan tidak walk out demi menjalankan fungsinya melakukan evaluasi sesuai amanat Undang-Undang.