Jokowi: Jangan Gunakan Politik Identitas & SARA di Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya ketegasan untuk tidak menggunakan politik identitas dan politik yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pilkada 2020.

Hal ini diucapkan Presiden Jokowi dalam arahannya saat membuka rapat terbatas bertema, Lanjutan Pembahasan Persiapan Pilkada Serentak, Selasa (8/9/2020).

"Harus ada ketegasan untuk tidak menggunakan politik identitas, politik SARA. Karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, sudah seharusnya kita tidak membiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Sebut Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pilkada Serentak 2020 Mutlak Dilakukan

Dalam Pilkada Serentak 2020 ini, Jokowi berpendapat, kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, dan beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah.

"Kita juga mendorong masyarakat untuk memelajari track record calon, agar daerah memperoleh pemimpin yang terbaik," kata Jokowi.

Untuk hal-hal tersebut, Jokowi meminta kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses Pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas, dan transparansi.

Penyelenggara Pilkada, menurut Jokowi, memiliki peran besar untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah, dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada yang kita lakukan.

"Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari para tokoh. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan," tutup Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Sebut Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pilkada Serentak 2020 Mutlak Dilakukan