Mahasiswa Minang Laporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri, Begini Hasilnya

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM).

Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI itu dilaporkan karena pernyataannya yang menyebut agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Kami melaporkan Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI karena telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata Ketua PPMM David di Jakarta pada Jumat (4/9/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Batas Waktu Soal Omnibus Law, Tapi Puan Maharani Menilai Tidak Perlu Buru-Buru?

Menurut David, pihaknya melaporkan Puan dengan menjeratnya menggunakan sejumlah pasal. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Pasal-pasal yang akan kita laporkan pasal 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 14,15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini," tutur David.

Untuk memperkuat laporannya itu, David mengatakan, pihaknya membawa sejumlah barang bukti.

Itu antara lain berupa flashdisk yang sudah terisi rekaman suara Puan, tangkapan layar atau screenshot pemberitaan media daring, dan sejumlah lampiran lainnya.

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani: Pandemi Covid-19 Ancaman Serius

Namun demikian, laporan PPMM ke Bareskrim Polri pada akhirnya ditolak karena dianggap kekurangan syarat-syarat materiel.

"Laporan kami tidak diterima karena dianggap tidak memenuhi unsur," ujar David.

David mengaku tak berkecil hati atas ditolaknya laporan tersebut. Ia mengatakan akan menempuh cara lain yakni dengan melaporkan anak dari Megawati Soekarnoputri itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Hari Senin atau Selasa kita akan ke MKD hari untuk melaporkan soal unsur kedewanannya," ujar David.

Baca Juga: Puan Maharani: Parlemen Harus Terus Berinovasi Bantu Atasi Dampak Pandemi

Seperti diketahui, Puan sebelumnya dalam sebuah kesempatan menyampaikan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP pada kegiatan Pilkada Serentak 2020.

Dalam menyemapikan hal itu, Puan tak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Dia hanya mengatakan PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan.

Baca Juga: Ketika Marthen Douw Menginterupsi Puan Maharani: Saya Papua Belum Sepenuhnya Merasakan Kemerdekaan