Sri Mulyani Umumkan Tahun Depan Insentif Pajak Karyawan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menjadi basis pajak karyawan dicabut tahun depan.

“Insentif perpajakan kita tetap lakukan. Tetapi PPh Pasal 21, PPh Pasal  25, PPh 22 Impor tidak dilakukan lagi untuk tahun depan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/9/2020) dikutip dari Kontan.co.id.

Baca Juga: NPWP dan NIK Akan Digabung, Nantinya Terintegrasi dengan Seluruh Data Akun Penduduk

Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa insentif perpajakan yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hanya percepatan pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, ada insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Tapi, Sri Mulyani belum bilang jenis pajak apa yang akan menggunakan mekanisme DTP. 

Yang jelas total anggaran insentif pajak untuk dunia usaha dalam program PEN 2020 mempunyai pagu sebesar Rp 20,4 triliun.

Pagu tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan lokasi anggaran insentif di tahun ini senilai Rp 120,61 triliun. Atau hanya sekitar 16,9% dari total pagu tahun ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Beri Pulsa Gratis ke PNS hingga Rp 400 Ribu, Ini Syaratnya

Sebagai catatan, tahun ini insentif pajak diberikan dalam bentuk percepatan restitusi PPN, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh 22 Impor DTP, PPh Pasal 21 DPT, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.