Jokowi Klaim Omnibus Law akan Buat Indonesia Bebas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim Omnibus Law yang kini tengah diupayakan pemerintah untuk disahkan akan membuat Indonesia terbebas dari korupsi.

Jokowi menjelaskan Omnibus Law merupakan satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak.

Dengan begitu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, antar undang-undang yang satu dengan lainnya bisa selaras, sehingga memberikan kepastian hukum.

Baca Juga: Penangkapan 5 Anggota Anarko Hendak Rusuh di Demo Omnibus Law

"Serta mendorong kecepatan kerja, inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi," lata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun budaya kerja baru yang efisien, transparan, dan bebas korupsi.

Menurut di, hal itu akan terwujud dalam upaya pemerintah merealisasikan omnibus law.

Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Selain itu bakal dibahas pula omnibus law perpajakan.

Baca Juga: Puan Pastikan DPR Bakal Serap Aspirasi Kelompok Buruh Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja

"Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan mengapa perlu Omnibis Law karena regulasi yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang tumpang tindih.

Hal tersebut mengakibatkan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan berbeli-belit.

Hal itu pula yang kemudian memunculkan ruang korupsi untuk mempercepat proses birokrasi yang rumit.

Padahal, menurut Jokowi, sejak awal proses birokrasi bisa dibuat sederhana bila regulasinya tidak berbelit-belit dan tumpang tindih.

Baca Juga: Buruh Gelar Demo Tolak Omnibus Law di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya

"Regulasi yang ada tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi," ujar Jokowi.

"Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan."