KAMI Kritik Pemerintah Soal Oligarki, PPP: Boleh Kritik & Berpendapat, Tapi Harus Pakai Data

KOMPAS.TV - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Badoiwi, mempertanyakan, tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Menurut Baidowi, mengkritik dan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data.

Baidowi menilai, tudingan Gatot mentah. Pasalnya menurut Baidowi, saat ini pemerintahan tak hanya dikelola oleh sekolompok pihak.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keterlibatan Gatot Nurmantyo di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, terkait dengan keinginannya maju di Pilpres 2024.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, keinginan Gatot tersebut adalah haknya sebagai warga negara.

Namun menurutnya, akan lebih baik jika Gatot maju dalam pilpres 2024 melalui jalur partai.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklaim gerakan ini didukung oleh 150 tokoh. Dari nama tokoh yang hadir ada satu nama yang mencuat yakni Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dan berpidato dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 agustus 2020 di tugu proklamasi .

Gatot Nurmantyo duduk sebagai presidium KAMI .

Selain Gatot, Ketua Presidium juga dijabat Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Rochmad Wahab ,